JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, melakukan koordinasi langsung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta guna menyampaikan progres pengusulan jurusan dan program studi baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) dan Peta Jalan BPSDM Hukum Tahun 2025-2029, Selasa (27/05).
"Kami terus mengawal percepatan pembukaan program studi baru sebagai bagian dari transformasi pendidikan di Kementerian Hukum. Saat ini kami telah menyelesaikan dokumen naskah akademik dan kurikulum empat prodi, dan sedang proses penginputan pada aplikasi SIAGA.”jelas Kepala BPSDM Hukum.
Inisiatif penguatan pendidikan melalui Poltekpin merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengembangan SDM hukum yang berdaya saing global. Hal ini sejalan dengan Peta Jalan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum tentang Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum Tahun 2025–2029. Pendidikan melalui Poltekpin disebut sebagai "fondasi awal yang berperan penting dalam membangun manusia bermoral dan beretika".
“Kami berharap, dengan pembukaan prodi baru ini, Poltekpin bisa semakin relevan dalam menjawab tantangan hukum nasional dan internasional, serta menjadi lokomotif pengembangan SDM unggul di bidang hukum,” tutur Gusti Ayu.
Gusti Ayu juga melaporkan progres implementasi Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Hukum Tahun 2025–2029 sesuai mandat Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan tersebut.
“Peta Jalan ini menjadi panduan strategis bagi Kementerian Hukum dalam membangun SDM yang unggul, profesional, dan berintegritas. Kami melaporkan seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk integrasi sistem pelatihan, penilaian kompetensi, serta penguatan Poltekpin sebagai institusi pendidikan hukum yang andal,” ujar Gusti Ayu.
Dokumen Peta Jalan ini mencakup lima bab utama, mulai dari penilaian kompetensi dan pelatihan, strategi manajemen pelatihan, hingga arah kebijakan pendidikan hukum melalui Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Strategi ini juga mendukung target peningkatan kualitas SDM Kementerian Hukum dalam menghadapi tantangan global dan membangun budaya lifelong learning di kalangan ASN.
Dalam laporannya, Gusti Ayu menekankan pentingnya sistem penjaminan mutu pelatihan berbasis ISO, pengembangan Learning Management System (LMS), serta kebutuhan peningkatan jumlah widyaiswara dan asesor kompetensi.
“Seluruh desain kebijakan dalam peta jalan ini kami sinkronkan dengan reformasi birokrasi dan visi Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.
Sekjen menyambut baik laporan tersebut dan menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas unit kerja untuk memastikan implementasi berjalan konsisten dan tepat sasaran.
Hadir pada kegiatan ini Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Biro SDM Fajar Sulaeman Taman dan Wakil Direktur Bidang Akademik Kusmiyanti.
