Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, menyampaikan sejumlah arahan saat memimpin apel pagi di lingkungan BPSDM Hukum, Jumat (2/5/2025). Dalam arahannya, Mutia mengapresiasi seluruh jajaran atas dukungan terhadap penyelenggaraan Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP Angkatan Pertama.
"Meski dengan segala keterbatasan, TOF angkatan pertama telah sukses dilaksanakan. Minggu depan, akan kembali dibuka pelaksanaan TOF hingga angkatan kesebelas," ujarnya.
Ia juga menyoroti pelatihan MOOC ASN BerAKHLAK yang saat ini tengah berlangsung sejak 24 April. Tercatat, sebanyak 4.515 pegawai dari Kementerian Hukum telah terdaftar, dengan sekitar 500 orang telah menyelesaikan pelatihan. Pelatihan ini terbuka tidak hanya untuk pegawai Kementerian Hukum, tetapi juga kementerian-kementerian lain yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Pelatihan ini menjadi respon atas evaluasi Rakor 2024 yang menunjukkan bahwa profesionalisme ASN BerAKHLAK masih belum optimal, berdasarkan survei random dari KemenPAN-RB,” tambahnya. Mutia menekankan, pelatihan ini juga akan menjadi data dukung penting bagi dokumen RKTRB.
Selain itu, Mutia juga mengingatkan bahwa saat ini BPSDM Hukum tengah memproses pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setelah sebelumnya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2024.
"Menuju WBBM bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tapi juga pembuktian bahwa kita layak menyandang predikat tersebut. Ini bukan tanggung jawab pokja semata, melainkan seluruh insan BPSDM Hukum," tegasnya.
Menutup arahannya, Mutia menekankan pentingnya publikasi proses menuju WBBM pada enam area perubahan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
"Publik perlu tahu bahwa kita terus berbenah. Ini menjadi bukti bahwa BPSDM Hukum layak menjadi mitra strategis dalam pengembangan ASN profesional yang berAKHLAK," pungkasnya.
