DEPOK — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum menegaskan pentingnya penguatan kinerja, percepatan penyerapan anggaran, serta dukungan terhadap transformasi layanan digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pesan tersebut disampaikan dalam apel pagi yang digelar di Lapangan Upacara BPSDM Hukum, Depok, Senin (8/6/2026), yang diikuti oleh seluruh pegawai BPSDM Hukum, Politeknik Pengayoman Pancasila (Poltekpin), dan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum).
"Memasuki akhir triwulan kedua dan menjelang berakhirnya semester pertama, saya mengajak seluruh unit kerja untuk meninjau kembali pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, serta rencana penyerapan anggaran agar seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal," kata Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Veiby Sinta Koloay, saat bertindak sebagai pembina apel.
Veiby menekankan bahwa pencapaian target kinerja dan pengelolaan anggaran yang efektif merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Karena itu, seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum diharapkan terus menjaga konsistensi pelaksanaan program agar memberikan hasil yang nyata bagi organisasi maupun masyarakat.
Selain penguatan kinerja internal, Veiby juga mengajak seluruh pegawai untuk mendukung implementasi transformasi digital melalui pengembangan Super Apps PASTI, platform layanan terpadu Kementerian Hukum yang sedang dipersiapkan. Aplikasi tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan hukum sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat dalam satu sistem yang terhubung.
Menurutnya, keberadaan Super Apps PASTI akan mempermudah masyarakat memperoleh berbagai layanan hukum, termasuk informasi layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, bantuan hukum, serta akses terhadap Pos Bantuan Hukum terdekat. Kehadiran platform ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat dan mudah.
Pada kesempatan yang sama, Veiby juga menyampaikan apresiasi terhadap inovasi layanan “PASTI Ada Solusi” yang baru diluncurkan Kementerian Hukum. Program tersebut membuka ruang dialog langsung antara masyarakat dan penyelenggara layanan sehingga berbagai kendala yang dihadapi pengguna layanan dapat ditangani secara cepat dan terukur.
Ia menilai pengembangan Super Apps PASTI dan program PASTI Ada Solusi merupakan langkah konkret Kementerian Hukum dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Integrasi layanan digital serta mekanisme penyelesaian keluhan yang responsif menjadi wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan budaya kerja, peningkatan kinerja organisasi, dan pemanfaatan teknologi digital, Kementerian Hukum terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif serta pelayanan hukum yang semakin berkualitas. Komitmen tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
