Depok- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan menghasilkan kebijakan berbasis data yang berdampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Apel Pagi Senin (20/07) di Lapangan BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Apel Pagi BPSDM dan BSK Hukum yang dipimpin Kepala Pusat BSK Hukum, Jurnalis, sebagai bagian dari penguatan budaya kerja dan organisasi pembelajar di lingkungan Kementerian Hukum.
“Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan akuntabel. Karena itu, rekomendasi kebijakan yang berkualitas harus didukung oleh SDM yang kompeten. Ketika rekomendasi kebijakan bertemu dengan SDM unggul, kita akan mampu menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jurnalis.
Ia menjelaskan, peran BSK Hukum dan BPSDM Hukum saling melengkapi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. BSK Hukum berfokus menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis yang komprehensif, sedangkan BPSDM Hukum memastikan aparatur memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif. Sinergi kedua unit menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum semakin kompleks, mulai dari perkembangan keamanan siber hingga dinamika global. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data dan analisis yang kuat, sementara aparatur dituntut memiliki kemampuan mengidentifikasi persoalan, menganalisis berbagai alternatif, serta menghasilkan solusi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Jurnalis juga menekankan pentingnya membangun Kementerian Hukum sebagai organisasi pembelajar. Budaya kerja yang berlandaskan kompetensi dan semangat belajar dinilai menjadi kunci agar organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan serta terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia mengajak seluruh pegawai menjadikan setiap amanah sebagai dorongan untuk terus mengembangkan kapasitas diri. Semakin besar tanggung jawab yang diemban, semakin besar pula komitmen yang harus ditunjukkan untuk meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memperkuat kolaborasi antarsatuan kerja.
Melalui penguatan sinergi antara pengembangan SDM dan penyusunan kebijakan berbasis bukti, Kementerian Hukum optimistis mampu menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut sekaligus menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi publik.
Hadir Jajaran Pimpinan Tinggi, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial BPSDM Hukum, BSK Hukum, Poltekpin.
