Jakarta — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meresmikan sebanyak 267 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Kegiatan di Balai Kota DKJ pada Jumat (31/10) ini digelar bersama Pemerintah Provinsi DKJ ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Ibu Kota, serta bagian dari kolaborasi nasional yang telah melahirkan 57.968 Posbankum di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Supratman menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun ekosistem bantuan hukum yang merata hingga ke tingkat kelurahan. “Ini adalah wujud nyata gotong royong negara dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang paling lemah. Kita ingin memastikan hukum hadir untuk melindungi, bukan menakut-nakuti,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Posbankum bukan hanya tempat pendampingan hukum di pengadilan, tetapi juga menjadi sarana konsultasi, advokasi, dan mediasi hukum di masyarakat. “Keadilan tidak selalu harus dicari di pengadilan. Banyak persoalan warga dapat diselesaikan secara damai, cepat, dan murah melalui pendekatan restorative justice,” kata Supratman. Ia juga mengumumkan bahwa Kementerian Hukum telah menyiapkan aplikasi digital untuk memantau kinerja Posbankum secara transparan. “Sistem ini akan menampilkan data jenis kasus, cara penyelesaian, dan efisiensi biaya yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, menyambut baik inisiatif Kementerian Hukum dan menegaskan bahwa kehadiran Posbankum akan memperkuat pelayanan publik yang inklusif di Ibu Kota. “Posbankum melengkapi infrastruktur sosial Jakarta. Kini seluruh perangkat pelayanan warga telah hadir hingga tingkat kelurahan, sehingga masyarakat kecil memiliki ruang untuk mencari keadilan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh lurah di DKJ memastikan Posbankum berjalan efektif di wilayah masing-masing agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang hadir sebagai Duta Posbankum Nasional, menyampaikan bahwa peresmian ini bukan sekadar peluncuran layanan hukum baru, melainkan simbol penyalaan kembali obor keadilan di jantung Republik. “Kita hadir untuk menyalakan kembali semangat keadilan bagi mereka yang terpinggirkan — bagi ibu korban kekerasan, pedagang kecil yang tertipu, dan masyarakat yang kehilangan arah,” ujarnya.
Ia memberikan penghargaan tinggi kepada para paralegal, juru damai, dan justice maker yang melayani dengan hati. “Hukum tanpa keadilan hanyalah formalitas tanpa makna,” tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Romi Yudianto, melaporkan bahwa seluruh 267 Posbankum di DKJ telah siap beroperasi berkat sinergi kuat antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi DKJ. “Langkah ini bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar: memastikan Posbankum hadir dengan kualitas dan keberlanjutan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin hak setiap warga memperoleh akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi.
Hadir pula Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, mewakili Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani, yang turut memberikan dukungan terhadap sinergi pembentukan Posbankum. Kehadiran BPSDM Hukum menjadi bentuk komitmen dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur hukum agar layanan bantuan hukum berjalan profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
Peresmian dan penandatanganan ini merupakan komitmen bersama antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai bentuk kolaborasi dalam memperkuat Posbankum sebagai garda terdepan keadilan sosial, sekaligus mendukung transformasi Jakarta menuju kota global yang berkeadilan, aman, dan inklusif.
