Depok — Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Jusman, menegaskan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) guna mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang digelar di Guest House BPSDM Hukum, Selasa (11/6).
Dalam arahannya, Jusman menekankan agar seluruh jajaran tidak menunggu tenggat waktu dalam memenuhi data dukung pembangunan ZI dan RB. “Pemenuhan data dukung harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan berkala. Jangan menunggu deadline. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi komitmen kita terhadap reformasi birokrasi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Evaluasi ini menunjukkan bahwa BPSDM Hukum masih memenuhi kriteria sebagai satuan kerja berpredikat WBK karena masih menunjukkan pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan. Namun demikian, Jusman menegaskan bahwa mempertahankan predikat WBK memerlukan integritas dan komitmen seluruh pimpinan dan pegawai tanpa kecuali.
“Integritas adalah fondasi. Sekali fondasi itu goyah karena mal-administrasi atau praktik tak etis, predikat WBK bisa dicabut sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kita harus menghidupi semangat reformasi birokrasi dalam setiap tindakan kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jusman mendorong penguatan pembangunan ZI melalui berbagai langkah strategis, di antaranya meningkatkan kinerja pelayanan publik, akuntabilitas pelaporan, dan manajemen risiko yang komprehensif. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mendukung kinerja institusi.
“BPSDM Hukum harus bisa menjadi role model, baik dari sisi integritas maupun kualitas layanan. Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci agar kita bukan hanya mempertahankan WBK, tapi benar-benar siap menuju WBBM,” tambahnya.
Dalam penutup evaluasi, Jusman mengajak seluruh pegawai untuk terus memperbaiki diri dan memperkuat semangat pengabdian. “Reformasi birokrasi bukan sekadar program, tetapi budaya kerja yang harus kita rawat setiap hari. Mari kita jaga kepercayaan publik dengan kerja nyata dan integritas tinggi.”
Hadir pada kegiatan ini Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Harwanto, Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, Pejabat Manajerial, Non Manajerial serta Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum.
