Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum menggelar apel pagi bersama pada Senin (25/5/2026) yang diikuti oleh seluruh pegawai BPSDM Hukum dan pegawai Badan Strategi Kebijakan Hukum. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Widyaiswara Ahli Utama, Slamet Yuswanto, sebagai pembina apel dengan penekanan pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Capaian nilai 90,63 dalam penilaian WBBM merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran. Namun, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti agar implementasi kualitas layanan semakin kuat dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Slamet Yuswanto dalam amanatnya.
Dalam apel tersebut, Slamet menyampaikan bahwa hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) menunjukkan capaian positif BPSDM Hukum dalam pembangunan Zona Integritas. Nilai tersebut diperoleh dari komponen pengungkit maupun komponen hasil yang mencerminkan upaya penguatan tata kelola, budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan kerja.
Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat 43 catatan yang harus disempurnakan mencakup aspek kelengkapan data dukung dan penguatan implementasi kualitas layanan. Karena itu, seluruh kelompok kerja dan unit terkait diminta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi agar proses perbaikan berjalan optimal dan berkelanjutan.
Menurut Slamet, keberhasilan pembangunan WBBM tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok kerja tertentu, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh pegawai. Ia menilai budaya kerja yang kolaboratif dan disiplin menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, khususnya dalam sektor pengembangan sumber daya manusia hukum.
Selain membahas penguatan reformasi birokrasi, apel pagi juga menjadi momentum mempererat sinergi antara BPSDM Hukum dan BSK Hukum. Dalam kesempatan itu, Slamet menyampaikan apresiasi atas pelibatan jajaran widyaiswara dalam kegiatan penulisan buku yang diinisiasi BSK Hukum sebagai bagian dari pengembangan kreativitas dan penguatan budaya literasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Partisipasi aktif para widyaiswara dan pegawai dalam kegiatan penulisan dinilai dapat memperkaya gagasan serta memperkuat kapasitas intelektual aparatur sipil negara. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun SDM hukum yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
Melalui apel bersama tersebut, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas organisasi, meningkatkan profesionalisme aparatur, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
