Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum menggelar rapat koordinasi internal guna membahas persiapan rencana kerja yang akan berlangsung pada 16 hingga 20 Juni 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan program pelatihan, kolaborasi lintas unit, hingga pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital.
“Terkait seluruh kegiatan pelatihan, perlu dilakukan koordinasi dengan Unit Eselon Satu bahwa tugas pengembangan kompetensi berada di BPSDM Hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Gusti Ayu. Ia juga mendukung usulan penyusunan rancang bangun pelatihan secara bersama antara BPSDM Hukum seluruh Unit Eselon I sebagai bagian dari penataan kelembagaan yang lebih terintegrasi.
Agenda rapat turut membahas arah kebijakan pelatihan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, yang ditegaskan agar seluruh pelatihan dilaksanakan sepenuhnya oleh BPSDM Hukum. Untuk itu, Biro Perencanaan diminta memastikan alokasi anggaran pelatihan hanya diberikan kepada unit pengampu fungsi pengembangan kompetensi.
Selain pelatihan, penguatan sistem MOOC juga menjadi fokus utama, termasuk penambahan materi seperti MTSL bagi Unit Kerja Eselon I. Gusti Ayu juga meminta agar materi terkait Pancasila dan HAM dapat dikembangkan dalam bentuk pembelajaran daring, sekaligus memperkuat kerja sama dengan instansi eksternal.
Gusti Ayu juga berharap Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) untuk segera menyelesaikan penginputan data dukung program studi baru, yang hasilnya akan segera dilaporkan kepada Menteri dan Wakil Menteri. Diharapkan pada akhir Juni 2025, rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sudah dapat diterbitkan.
Pada aspek pembinaan SDM, Kepala BPSDM meminta Sekretaris BPSDM menyusun konsep pembinaan bagi 29 CPNS baru. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila oleh seluruh pegawai. “Butir-butir Pancasila harus dipahami dan dicontohkan secara konkret, terutama oleh para CPNS,” ujar Gusti Ayu. Penghargaan terhadap kinerja pegawai pun menjadi perhatian. Kepala BPSDM menegaskan bahwa reward tidak cukup hanya dalam bentuk sertifikat, melainkan perlu dikembangkan dalam bentuk lain yang lebih apresiatif dan mendorong kinerja. Penilaian apel virtual disebut sebagai salah satu indikatornya.
Rapat juga meninjau kesiapan sejumlah agenda besar, seperti pelaksanaan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Graha Pengayoman yang lebih luas dari lokasi sebelumnya, serta gladi bersih sehari sebelum pelaksanaan. Kegiatan internal lainnya seperti latihan band dan tenis bersama Wakil Menteri Hukum juga telah dijadwalkan.
Sebagai penutup, Kepala BPSDM meminta seluruh unit untuk memastikan kesiapan kegiatan sepanjang 16–20 Juni berjalan maksimal. “Sinergi antara sekretariat, pusat, dan UPT sangat diperlukan mengingat padatnya agenda kita dalam sepekan ke depan,” ujarnya.
Hadir pada kegiatan ini secara virtual Kepala BPSDM Hukum beserta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial BPSDM Hukum.
