Jakarta – BPSDM Hukum terus memperkuat transformasi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Hukum melalui penguatan kompetensi aparatur, pembelajaran berkelanjutan, dan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas layanan hukum yang berdampak bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum, Kamis (2/7).
"Yang hebat itu adalah pegawai Kementerian Hukum. Seluruh capaian yang kita raih merupakan hasil kerja bersama untuk mewujudkan program prioritas Presiden, termasuk membangun birokrasi yang melayani masyarakat," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Menteri Hukum menegaskan bahwa penguatan tata kelola harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi aparatur melalui transformasi digital, penguatan sistem merit, serta kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan hukum yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, turut mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Hukum. Ia menilai pengembangan kompetensi aparatur melalui pendekatan corporate university menjadi strategi penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I menjadi forum untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus menyusun langkah strategis guna memperkuat pelaksanaan program pada semester berikutnya.
"Penilaian kompetensi merupakan kick off dari seluruh pengembangan kompetensi yang kita laksanakan. Dari hasil penilaian kompetensi itulah kita mengetahui kebutuhan kompetensi setiap pegawai sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan rekomendasi. Hingga semester pertama, pengembangan kompetensi telah mencapai 36.874 peserta atau sekitar 79 persen dari target, sedangkan penilaian kompetensi telah terealisasi sebanyak 1.597 peserta atau 79 persen," ujar Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani.
"Pada pelaksanaan prioritas nasional, kami tetap melanjutkan implementasi KUHP dan KUHAP serta menghadirkan berbagai inovasi, seperti sit in virtual, Community of Interest, aplikasi e-Sikap, dan BPSDM Hukum Mobile Apps untuk memperluas akses layanan pengembangan kompetensi," lanjutnya.
Dalam paparannya, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa penilaian kompetensi menjadi dasar penyusunan program pengembangan kompetensi agar pelatihan diberikan sesuai kebutuhan pegawai. Selain itu, BPSDM Hukum terus memperkuat transformasi pembelajaran melalui inovasi digital guna mendukung peningkatan kualitas SDM di bidang hukum.
Rapat koordinasi yang diikuti 360 peserta dari unsur pimpinan pusat dan wilayah itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama bersama delapan kementerian dan lembaga serta peluncuran etalase produk Indikasi Geografis Indonesia sebagai bagian dari penguatan sinergi dan perluasan manfaat layanan hukum bagi masyarakat.
Melalui penguatan kompetensi aparatur, evaluasi kinerja yang berkelanjutan, dan transformasi pembelajaran, Kementerian Hukum optimistis mampu memperkuat kualitas SDM sekaligus menghadirkan layanan hukum yang semakin profesional, adaptif, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
