DEPOK (17/6) — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum menerima kunjungan Tim Asesor dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangka Visitasi Akreditasi Program Pelatihan Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 17–18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses reakreditasi program pelatihan sebagai upaya memastikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan.
Mewakili Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, membuka kegiatan visitasi tersebut. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan komitmen penuh BPSDM Hukum dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pelatihan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Mutia Farida menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar proses penilaian administratif, melainkan momentum strategis untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pelatihan. Menurutnya, budaya mutu harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola organisasi guna menghasilkan ASN yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi.
“Visitasi akreditasi ini merupakan kesempatan bagi BPSDM Hukum untuk menunjukkan komitmen dalam menjaga standar kualitas pelatihan sekaligus memperoleh masukan konstruktif demi peningkatan mutu pengembangan kompetensi ASN secara berkesinambungan,” ujar Mutia.
BPSDM Hukum sebelumnya telah memperoleh akreditasi lembaga dan program pelatihan pada tahun 2022. Seiring dengan perubahan kelembagaan Kementerian Hukum pada tahun 2024 serta terbitnya Surat Edaran Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2025 mengenai status akreditasi lembaga terdampak perubahan kelembagaan, BPSDM Hukum kembali mengajukan proses reakreditasi pada tahun 2026 sebagai bentuk komitmen terhadap penjaminan mutu pelatihan.
Program pelatihan yang menjadi objek visitasi meliputi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Keempat program tersebut merupakan instrumen strategis dalam membentuk kompetensi kepemimpinan dan karakter ASN yang berkualitas.
Sementara itu, Tim Asesor LAN yang dipimpin oleh Dra. Isti Heriani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan BPSDM Hukum dalam mengikuti proses visitasi akreditasi. Ia menegaskan bahwa akreditasi merupakan bagian penting dari sistem penjaminan mutu yang bertujuan memastikan penyelenggaraan pelatihan berjalan sesuai standar dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas ASN.
Isti Heriani juga mengharapkan seluruh proses visitasi dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan kolaboratif sehingga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum.
Selama visitasi, Tim Asesor melakukan verifikasi dokumen, peninjauan sarana dan prasarana pembelajaran, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta penilaian terhadap berbagai aspek penyelenggaraan program pelatihan. Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penetapan status akreditasi program pelatihan BPSDM Hukum.
Melalui pelaksanaan visitasi akreditasi ini, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya mutu, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, serta mendukung terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berdampak.
