Bertempat di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung pada Rabu (04/12).
Pada kesempatan ini, Menteri Hukum melantik 101 orang Pimpinan Tinggi Pratama di Unit Kantor Wilayah dan unit Utama di Lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia.
Adapun Pejabat BPSDM Hukum yang di lantik adalah :
1. Rachmayanthy Bc.IP., S.H., M.Si sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum
2. Purwandani H. Pinilihan S.H., M.H sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh
3. Titik Setiawati S.H., M.H. sebagai Kepala Divisi Peraturan UU dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Timur
4. Chusni Thamrin, S.Sos., M.S.i. sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara
5. Nur 'Ainun, A.Md,I.P., S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah
6. Funna Maulia Massaile ST., M.Si. sebagai Kepala Peraturan UU dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Barat
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan harapan agar para pejabat baru dapat memberikan kontribusi nyata dan berinovasi dalam pelaksanaan program-program di lingkungan kementerian, terutama dalam bidang pelayanan publik.
"Selamat kepada saudara-saudara yang telah dilantik . Sumpah yang kita ucapkan merupakan janji kita bukan hanya kepada rakyat melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa." ujarnya
Supratman juga mengajak jajaran yang baru dilantik untuk saling bekerjasama mewujudkan Kementerian Hukum yang transparan dan akuntabel. "Dengan membuat Kementerian Hukum menjadi kementerian yang transparan dan akuntabel itulah pengabdian kita kepada negeri ini. Saya harap ini adalah tim yang bisa bekerja bersama-sama, dan saya berharap pelayanan adalah tujuan kita supaya tingkat kepuasan masyarakat maupun kepada negara itu bisa kita capai." tambahnya
"Dimasa transisi ini kita harus sama-sama untuk membangun Kementerian hukum menjadi Kementerian yang bisa dipercaya yang merupakan modal dasar yang kita miliki untuk menuju Indonesia Emas 2045 dan Kementerian Hukum bisa menjadi pelopor didalamnya." tutup Supratman.
