Jakarta — Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi arah kebijakan pelayanan publik yang berdampak dan dibuka langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan pusat dan wilayah, termasuk Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani serta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, (15/12).
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa forum rakor menjadi instrumen strategis untuk memastikan kesinambungan kinerja kementerian. “Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 merupakan agenda penting untuk mengukur capaian kinerja, mengevaluasi pelaksanaan program, serta merancang inovasi dan lompatan strategis ke depan,” ujar Supratman Andi Agtas.
Menteri Hukum menyampaikan bahwa rakor tahun ini mengusung tema Wujudkan Hukum Berkeadilan Melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menurut Menteri, transformasi digital harus dimaknai sebagai upaya memperkuat kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan memperluas akses keadilan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan serta konsistensi kinerja seluruh unit kerja menjadi faktor kunci agar reformasi hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta dalam laporannya menegaskan bahwa rakor ini tidak sekadar forum seremonial, melainkan instrumen pengendalian kinerja kementerian. “Evaluasi kinerja tahun 2025 ini penting untuk mengetahui kelemahan dan peluang perbaikan, sehingga target dan capaian kinerja Kementerian Hukum pada tahun 2026 dapat dicapai secara lebih optimal,” kata Nico Afinta.
Nico Afinta menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah memastikan kinerja tahun 2025 tercapai sesuai target dan sasaran, sekaligus memperkuat kembali komitmen seluruh jajaran dalam menyukseskan program dan kegiatan tahun 2026. Adapun output yang diharapkan meliputi laporan capaian kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025, rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2026, serta resolusi kinerja sebagai arah kebijakan ke depan.
Rapat koordinasi ini diikuti sekitar 334 peserta yang terdiri atas Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, pejabat manajerial pusat dan wilayah, serta perwakilan unit kerja. Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani bersama seluruh Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum turut berperan aktif dalam pembahasan komisi dan evaluasi kinerja, khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia hukum.
Kegiatan yang berlangsung pada 15–18 Desember 2025 di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus KORPRI Kementerian Hukum. Melalui rakor ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk menata kinerja secara berkelanjutan demi menghadirkan layanan publik yang modern, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
