Tangerang – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menekankan pentingnya mengembangkan kepemimpinan transformasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila untuk menjawab tantangan birokrasi modern dan memperkuat etos pelayanan publik kepada Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia di Gedung Rektorat Poltekpin, Rabu (23/04).
Dalam materi ajarnya bertajuk "Kepemimpinan Transformasional dan Pancasila", Gusti Ayu menyatakan bahwa pemimpin di era kini dituntut bukan hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan. “Pemimpin transformasional adalah orang yang membantu organisasi dan orang lain untuk membuat perubahan positif dalam aktivitas mereka,” tegasnya.
Kepemimpinan transformasional, menurutnya, ditandai oleh empat pilar utama yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. “Pemimpin yang mampu menginspirasi bawahannya untuk menyampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi adalah kunci dari kepemimpinan model ini,” tambahnya.
Ia juga menggarisbawahi enam metode transformasi yang perlu dimiliki seorang pemimpin, sebagaimana dirumuskan oleh Dubrin (2005), termasuk mengubah kultur organisasi, meningkatkan kesadaran terhadap imbalan, serta mendorong pencapaian yang lebih besar melalui semangat kebersamaan.
Tak hanya berorientasi pada perubahan, kepemimpinan yang disampaikan juga harus menyatu dengan prinsip-prinsip luhur Pancasila. “Kepemimpinan Pancasila mengacu pada karakter, etika, dan integritas yang menjunjung tinggi persatuan serta keadilan sosial,” ujar Gusti Ayu.
Ia menyebutkan, pemimpin Pancasila harus mempraktikkan musyawarah, menjunjung nilai kemanusiaan, serta mendahulukan kepentingan rakyat. Penerapan konsep ini dinilai relevan dalam proses pengambilan kebijakan publik, termasuk dalam isu-isu lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sampah plastik seperti yang terjadi di beberapa kota besar.
“Kebijakan yang lahir dari konsultasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi, serta mendorong partisipasi tim,” ujarnya dalam konteks studi kasus dalam sebuah satuan kerja.
Melalui kepemimpinan yang berpijak pada transformasi dan nilai Pancasila, Gusti Ayu berharap birokrasi Indonesia dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh menghadapi tantangan zaman serta tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab tentang kepemimpinan dari para Taruna kepada Kepala BPSDM Hukum. (Alf)
