Jakarta – Dalam upaya memperkuat mutu layanan asesmen dan memperkaya referensi pengelolaan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum melakukan studi banding ke Pusat Layanan Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Kegiatan yang digelar di kampus UIN Jakarta tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi (Eva Gantini), Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Tejo Harwanto), Asesor SDM Aparatur Ahli Utama (Iwan Kurniawan dan Sutrisno), Dewan Fakultas Psikologi UIN Jakarta (Yunita Faela Nisa), Kepala PLP (Nia Tresniasari), Koordinator Asesmen dan Psikotes (Zulfa Indira), Koordinator Training dan Konseling (Siti Evangeline), dan Administrator PLP. Studi tiru ini bertujuan untuk menggali praktik terbaik dalam tata kelola data, metode, dan sistem informasi penilaian kompetensi, khususnya yang telah dikembangkan oleh UIN melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data.
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, membacakan sambutan Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan asesmen, terlebih menjelang proses perpanjangan akreditasi lembaga yang dipimpinnya.
"Kolaborasi ini menjadi momen penting untuk memperkuat jejaring dan mempercepat langkah kita bersama dalam membangun ekosistem SDM yang berdaya saing tinggi," ujar Eva.
Menurut Eva, sistem database kompetensi yang modern dan adaptif menjadi kunci dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan pengembangan kompetensi, dan pengelolaan karier ASN. Oleh karena itu, benchmarking ke UIN yang telah menerapkan sistem informasi berbasis digital menjadi sangat relevan.
Kegiatan ini juga menyasar lima aspek utama dalam benchmarking, yakni metode dan instrumen asesmen, alur pelaksanaan, manajemen data, sistem informasi, serta pemanfaatan hasil asesmen untuk pengembangan kompetensi.
Dalam paparan pihak PLP UIN, terungkap bahwa mereka telah mengembangkan berbagai metode asesmen seperti CBT, wawancara kompetensi, hingga simulasi berbasis studi kasus. Seluruh proses dikelola melalui sistem digital terintegrasi, dengan jaminan validitas, reliabilitas, dan keamanan data yang memadai.
Tim benchmarking dari BPSDM Hukum turut mengamati secara langsung alur pelaksanaan asesmen, sistem manajemen data, serta mekanisme pelaporan dan pemanfaatan hasil untuk pengambilan keputusan SDM. Mereka juga berdiskusi mendalam terkait struktur organisasi, peran asesor, serta dukungan anggaran dan kebijakan mutu internal.
Dengan jumlah SDM sebanyak 58 orang, Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum menargetkan agar seluruh ASN di kementerian memiliki profil kompetensi yang terdokumentasi dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan karier, pengembangan, serta promosi jabatan.
Eva berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi nyata yang dapat segera diimplementasikan, termasuk dalam penguatan sistem keamanan data dan penyusunan laporan asesmen yang efektif.
“Ilmu berbagi, silaturahmi terjalin rapi. Semoga sukses selalu mengiringi langkah kita semua,” tutup Eva
Dengan semangat kolaboratif, kedua institusi berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama yang lebih erat di masa mendatang demi kemajuan sistem penilaian kompetensi di Indonesia.
