Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang hukum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peningkatan Kompetensi Melalui Community of Practice (CoP) Jabatan Fungsional Hukum Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Hukum dan dihadiri oleh dua narasumber yang berkompeten, yaitu Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kompetensi Pegawai ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erfi Muthmainah, S.S., M.A., dan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan RI, Dwi Meilani, S.K.M., M.K.M.
FGD yang dilaksanakan di Jakarta ini juga diikuti oleh 71 peserta yang berasal dari berbagai instansi pembina teknis jabatan fungsional bidang hukum, Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum, serta pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan BPSDM Hukum.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi pembelajaran kolaboratif melalui model strategi pembelajaran Community of Practice (CoP), yang memiliki berbagai manfaat bagi ASN, di antaranya:
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan.
- Membangun jaringan profesional.
- Mengembangkan praktik terbaik (best practice).
- Meningkatkan kolaborasi antar lembaga.
- Mendukung pengembangan karir ASN.
Kepala BPSDM Hukum juga berharap agar sinergi yang terbentuk melalui kegiatan ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan di masa mendatang. "Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian Kesehatan yang telah berbagi pengalaman terbaik mengenai implementasi Community of Practice," tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya lebih lanjut, Kementerian Hukum bersama BPSDM Hukum berencana membentuk komunitas belajar atau Community of Practice (CoP) yang dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan kompetensi ASN di sektor hukum. Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN di bidang hukum dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan hukum di Indonesia.
