Depok, 3 Desember 2025 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menggelar Expose Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Pengayoman Pancasila. Kegiatan ini mempertemukan para pemangku kepentingan strategis, mulai dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), unit utama Kementerian Hukum, hingga pakar eksternal, untuk menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis data dan berdampak langsung pada kinerja organisasi.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutannya menekankan bahwa kualitas ASN tidak cukup dibentuk melalui pelatihan, tetapi harus diukur dari penerapannya dalam tugas sehari-hari. “Menyelenggarakan pelatihan saja tidak cukup. Kita harus memastikan ilmu yang diperoleh benar-benar berdampak pada kinerja individu dan organisasi,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa EPP merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas pelatihan, mengidentifikasi kesenjangan, dan memastikan investasi pemerintah di bidang pengembangan SDM memberikan hasil yang terukur.
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan EPP berlandaskan berbagai regulasi ASN dan pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural maupun fungsional. Tahun ini, expose menargetkan tiga keluaran utama: tersedianya data komprehensif dampak pelatihan, teridentifikasinya faktor keberhasilan implementasi kompetensi ASN di lapangan, serta rekomendasi konkret untuk penyempurnaan kurikulum dan desain pelatihan ke depan.
Kegiatan expose dihadiri oleh perwakilan Deputi Pembelajaran dan Pengembangan ASN LAN, Deputi Transformasi Pembelajaran ASN LAN, serta Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN. Dari internal Kementerian Hukum hadir Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenkum, perwakilan Biro SDM Setjen Kemenkum, Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia, Kepala Balai Diklat Hukum, peneliti BRIN Dadang Ramdhan, dan konsultan SDM Ani Wahyu Rachmawati. Kehadiran lintas lembaga ini menegaskan bahwa EPP merupakan momentum kolaborasi dalam memperkuat kualitas pengembangan kompetensi ASN.
Dalam sesi pemaparan hasil EPP, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional menjelaskan bahwa evaluasi terhadap 256 alumni Perancang Perundang-Undangan, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum memperoleh nilai akhir 4,46 dari skala 5, menempatkan peserta pada kategori Kompeten, mendekati Sangat Kompeten. Penilaian rekan kerja memberikan skor tertinggi (4,58), disusul penilaian atasan (4,42) dan penilaian alumni (4,38). Hasil ini mengonfirmasi bahwa pelatihan tidak hanya memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga karakter, etika, dan dedikasi ASN dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, hasil EPP Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang melibatkan 956 responden—terdiri dari 580 alumni, 181 atasan, dan 195 rekan kerja—menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 94,99%. Evaluasi ini menegaskan bahwa Latsar berhasil membentuk ASN yang disiplin, responsif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara serta etika pelayanan publik. Meski demikian, sejumlah aspek seperti ketertiban administrasi dan penguatan jejaring profesional masih memerlukan pendampingan lanjutan.
Pada pelatihan kepemimpinan, hasil EPP mencatat capaian efektivitas tertinggi di antara seluruh program. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) mencapai 94,72%, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 96,06%, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 96,72%. Ketiganya menunjukkan peningkatan signifikan pada kepemimpinan strategis, manajerial, dan internalisasi nilai-nilai PASTI. Proyek perubahan peserta juga menunjukkan realisasi jangka pendek yang tinggi, yakni 80–86%, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek keberlanjutan jangka menengah dan panjang.
Menutup acara, Gusti Ayu mengajak seluruh peserta untuk terus memberikan masukan konstruktif demi perbaikan berkelanjutan. “Forum ini adalah ruang bersama untuk memastikan pelatihan tidak berhenti di kelas, tetapi menjadi energi perubahan menuju pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Pelaksanaan Expose Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan 2025 ini meneguhkan bahwa investasi pengembangan kompetensi ASN telah menghasilkan dampak nyata dan terukur, sekaligus menjadi fondasi strategis dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik.
