Depok – Kementerian Hukum menggelar Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Tahun 2025, yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum. Rapat ini dihadiri oleh jajaran panitia seleksi, termasuk Sekretaris Jenderal, Kepala Badan, dan pejabat terkait lainnya, untuk membahas perkembangan tahapan seleksi serta memastikan proses berjalan objektif dan transparan.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, sebagai salah satu anggota panitia seleksi menyampaikan bahwa proses seleksi ini merupakan momentum penting untuk memastikan jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum diisi oleh figur yang berintegritas, kompeten, dan berkomitmen pada reformasi birokrasi.
“BPSDM Hukum berperan dalam memastikan setiap tahapan seleksi dilakukan secara profesional dan berbasis merit. Administrasi menjadi pintu awal integritas peserta, sehingga ketepatan dokumen dan kejujuran dalam pemenuhan syarat adalah hal utama,” ujar Suwardani.
Dalam rapat tersebut dilaporkan bahwa pendaftaran seleksi telah dibuka sejak 18 September hingga 2 Oktober 2025, dengan total 14 peserta dari berbagai instansi, termasuk tujuh peserta dari internal Kementerian Hukum. Dari hasil verifikasi berkas administrasi, delapan peserta dinyatakan memenuhi syarat (MS), sementara enam peserta lainnya masih memiliki kekurangan dokumen.
Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya menjaga objektivitas dan kredibilitas proses seleksi, mengingat hasilnya akan menentukan arah kepemimpinan di lingkungan Kementerian Hukum. “Kami ingin memastikan bahwa setiap peserta diperlakukan adil dan setara. Tidak hanya kecakapan teknis yang diuji, tapi juga karakter dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas ASN,” tegas Suwardani.
Rapat ditutup dengan harapan agar seluruh tahapan seleksi berjalan lancar, akuntabel, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi Kementerian Hukum.
