Jakarta — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar pertemuan strategis untuk membahas penguatan kelembagaan dan pengembangan program pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), Selasa (12/8).
Pertemuan di Jakarta ini dihadiri Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman dan Jajaran, Direktur Poltekpin, Odi Jarodi dan jajaran serta Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja. Agenda pembahasan meliputi penguatan kelembagaan, persiapan rekrutmen calon taruna, hingga penyesuaian mekanisme seleksi dengan kebutuhan formasi dan standar nasional.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut terbitnya SK Kemendikti Saintek Nomor 653/B/O/2025 tentang pembukaan Program Studi Hukum Terapan di Poltekpin Kota Tangerang. “Program studi ini akan menjadi pintu masuk penting untuk menyiapkan SDM hukum yang kompeten dan siap pakai,” ujar Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman.
Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, menilai langkah ini sebagai strategi penting untuk mencetak sumber daya manusia hukum yang unggul, profesional, dan siap mengabdi di berbagai instansi pemerintah. “Penguatan SDM di bidang hukum perlu melalui kajian menyeluruh agar sejalan dengan ketentuan dan mendukung keberlanjutan fiskal negara,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran BPSDM Hukum juga berkoordinasi dengan perwakilan Deputi Kelembagaan Kemenpan RB untuk memastikan penguatan kelembagaan, penataan organisasi, dan penyesuaian program pendidikan berjalan sesuai regulasi serta mendukung kebutuhan strategis aparatur di masa depan.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenpan RB, Hijrah Apriansyah, menegaskan bahwa pembahasan status dan mekanisme seleksi taruna akan dilakukan setelah dokumen struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta statuta terbaru selesai disusun.
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk memastikan langkah penguatan kelembagaan, penataan organisasi, dan penyesuaian program pendidikan berjalan sesuai regulasi serta mendukung kebutuhan strategis aparatur bidang hukum yang unggul di masa depan.
