Semarang – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum resmi menggelar kegiatan Penilaian Kompetensi bagi pejabat administrasi dan fungsional. Acara yang berlangsung pada 26–27 Februari 2025 ini diselenggarakan secara hybrid, dengan peserta dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Jawa Tengah mengikuti secara langsung di Gedung Auditorium Badiklat Jateng, Rabu (26/02) sementara peserta dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur bergabung secara daring.
Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Penialain Kompetensi, Eva Gantini dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini tetap menjunjung tinggi kaidah-kaidah yang berlaku serta memastikan hasil penilaian yang maksimal. "Kegiatan ini dapat dipastikan melalui tahapan penilaian potensi dan kompetensi yang tetap memperhatikan dan menjaga kaidah-kaidah yang berlaku serta menjamin kualitas hasil penilaian dengan maksimal," ujarnya dalam sambutannya.
Menurut Eva, kesuksesan acara ini bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak yang terlibat. "Komitmen, keterlibatan, dan kerja sama yang baik dari tim yang terlibat serta seluruh peserta akan sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik," tambahnya.
Lebih lanjut, hasil dari penilaian kompetensi ini tidak hanya berhenti pada tahap asesmen, tetapi juga akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penyampaian umpan balik. "Pada kegiatan penyampaian umpan balik akan disampaikan gambaran hasil penilaian kompetensi asesi dan saran pengembangan untuk meningkatkan kompetensi asesi," jelas Eva
Sementara itu, Ketua Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi sekaligus Asessor Aparatur SDM Ahli Madya, Rr. Dewi Sri Handayani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Pusat Penilaian Kompetensi tahun anggaran 2025. "Pada tahun anggaran 2025 ini, kami akan menyelenggarakan kegiatan Penilaian Kompetensi bagi pejabat administrasi/fungsional di 11 Kantor Wilayah dengan jumlah keseluruhan peserta mencapai 660 peserta," ungkapnya.
Dewi menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah Assessment Center. Metode ini dinilai sebagai pendekatan terstandar yang efektif dalam mengukur kompetensi pegawai serta memprediksi keberhasilan mereka dalam suatu jabatan.
"Penilaian Kompetensi menggunakan Metode Assessment Center, yaitu metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang Assessor," paparnya.
Di akhir sambutannya, Eva berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. "Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, tunjukkan semua kemampuan dan kesungguhan yang Saudara miliki sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang diharapkan," pesannya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo mengapresiasi dnegan adanya Penilaian Kompetensi ini dapat menjadi pemetaan manajemen talenta untuk mendapatkan ASN yang profesional dan akuntabel.
Senada dengan hal tersebutKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto Berharap agar kegiatan ini dapat mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan kepastian hukum dan perkonomian yang semakin kuat dari segi SDM yang semakin akuntabel
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik pada satuan kerjanya masing-masing.
Hadir pada kegiatan ini Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Herwanto, Kepala Pusat Kepala Pusat Pelatihan Teknis Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Badiklat Hukum Jateng, Kepala Badiklat Hukum Sulawes Utara James Kaihatu dan Kepala Badiklat Hukum Kepulauan Riau Ivansyah Indra Zainal. (Nar: Alf & Fj/ Foto: Alf, Fz, Aji)
