DEPOK – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan kompetensi jabatan fungsional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Hukum bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang resmi ditutup secara daring pada Senin (29/6).
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional BPSDM Hukum, Eva Gantini, mewakili Kepala BPSDM Hukum, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPSDM Provinsi Jawa Barat, para narasumber, penyelenggara, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelatihan tersebut.
Menurut Eva, pelatihan ini merupakan bagian dari upaya strategis BPSDM Hukum dalam membangun kapasitas aparatur yang mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks. Kompetensi analis hukum menjadi elemen penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.
"Keberhasilan pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi dan komitmen seluruh pihak. Kami berharap kompetensi yang telah diperoleh tidak berhenti pada proses pembelajaran, tetapi mampu diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga memperkuat kualitas analisis hukum dan mendukung pelayanan publik yang semakin profesional," ujar Eva.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara BPSDM Hukum dan BPSDM Provinsi Jawa Barat akan terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pengembangan kompetensi aparatur sipil negara secara berkelanjutan.
Pelatihan yang berlangsung selama 30 hari kerja tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh 30 pejabat fungsional analis hukum yang berasal dari sembilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selama pelatihan, peserta memperoleh penguatan kompetensi melalui berbagai metode pembelajaran, bimbingan, evaluasi, serta seminar aktualisasi yang dirancang untuk mendukung penerapan kompetensi di lingkungan kerja masing-masing.
Hasil evaluasi menunjukkan capaian yang menggembirakan. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 85,07 pada saat pre-test menjadi 94,60 pada post-test. Selain itu, kualitas penyelenggaraan pelatihan juga memperoleh penilaian kategori sangat baik, baik dari aspek narasumber maupun penyelenggara.
Capaian tersebut menunjukkan efektivitas program pelatihan yang diselenggarakan BPSDM Hukum dalam meningkatkan kapasitas aparatur di bidang analisis hukum. Ke depan, BPSDM Hukum akan terus mendorong pengembangan kompetensi jabatan fungsional sebagai bagian dari upaya menciptakan ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam menghadapi dinamika regulasi serta perkembangan kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan kompetensi analis hukum, BPSDM Hukum optimistis kualitas perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan akan semakin baik, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
