JAKARTA — Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, dan loyalitas kepada konstitusi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat nonmanajerial di lingkungan Kementerian Hukum, Rabu (4/3/2026), di Graha Pengayoman.
Dalam sambutannya, Eddy menyampaikan bahwa dinamika organisasi merupakan keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan. Promosi dan rotasi jabatan, kata dia, menjadi bagian dari proses penyegaran organisasi, peningkatan motivasi dan kinerja, serta upaya optimalisasi kelembagaan.
“Jabatan adalah amanah, dan amanah menuntut pertanggungjawaban bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral,” ujar Eddy.
Ia secara khusus menyampaikan selamat kepada Ibnu Chuldun atas pelantikannya sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama. Menurut Eddy, jabatan tersebut bukan sekadar puncak jenjang fungsional, melainkan representasi rekam jejak intelektual, integritas personal, dan konsistensi pengabdian.
Asesor, lanjutnya, memegang peran sentral dalam memastikan standar kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. Dalam negara hukum, kualitas aparatur menjadi fondasi utama tegaknya sistem. Tanpa aparatur yang kompeten dan berintegritas, hukum akan kehilangan daya kerjanya.
“Bangunlah budaya kerja yang berbasis pada meritokrasi, objektivitas, dan akuntabilitas. Hindari konflik kepentingan dan jaga independensi dalam setiap keputusan,” ujar Wamenkum.
Eddy juga menyoroti peran dosen di Politeknik Pengayoman Indonesia yang tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun nalar kritis, etika profesi, dan kesadaran konstitusional. Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum, ujarnya, harus menjadi kawah candradimuka yang melahirkan insan pengayoman yang cerdas, berintegritas, dan berkeadaban.
Ia berharap para pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi, memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi lintas level agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan optimal serta mampu mencapai tujuan organisasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani yang didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum. Kehadiran jajaran BPSDM Hukum menegaskan komitmen penguatan manajemen talenta dan sistem merit di lingkungan Kementerian Hukum.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Hukum dalam memperkuat kualitas aparatur, menjaga marwah profesionalisme, serta membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
