Depok — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, memimpin Rapat Kerja BPSDM Hukum yang dilaksanakan secara virtual, sebagai bagian dari Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan BPSDM Hukum, Balai Pelatihan Hukum Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, serta Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN).
Rapat kerja tersebut menjadi forum strategis untuk melakukan refleksi kinerja selama tahun 2025 sekaligus menyusun langkah perbaikan dan penguatan pelaksanaan tugas ke depan. Dalam amanatnya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran yang telah menunjukkan dedikasi tinggi sepanjang tahun berjalan.
“Terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran BPSDM Hukum di tahun 2025. Saya juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas tuntutan kerja yang terasa seperti roller coaster, namun semua itu kita jalani demi capaian kinerja terbaik,” ujar Gusti Ayu.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum juga memberikan apresiasi atas capaian penyerapan anggaran yang hampir mencapai 99 persen. Ia menekankan bahwa capaian tersebut mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara bertanggung jawab dan profesional.
Terkait sisa anggaran yang masih tersedia, Gusti Ayu mengarahkan seluruh unit kerja untuk memaksimalkan penggunaannya melalui strategi yang terukur, termasuk dengan meningkatkan volume dan durasi kegiatan, tanpa mengesampingkan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Dalam aspek koordinasi dan tata kelola administrasi, Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya komunikasi antarunit kerja guna menghindari terjadinya missed communication. Ia juga mengingatkan agar laporan kegiatan diselesaikan paling lambat lima hari setelah kegiatan berakhir, serta menekankan pentingnya sikap responsif terhadap surat-surat masuk sebagai bagian dari pelayanan birokrasi yang profesional.
Lebih lanjut, Gusti Ayu meminta seluruh unit untuk melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Inspektorat yang dinilai cukup panjang, meskipun pada akhirnya berujung pada apresiasi. Ia mendorong agar evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan ke depan, sekaligus mengarahkan perlunya koordinasi dengan Bappenas terkait penyelarasan program dengan prioritas nasional.
Dalam rangka penguatan organisasi, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya pembagian staf yang merata dan mumpuni di setiap bagian, sehingga beban kerja dapat terdistribusi secara adil dan efektif. Ia juga menegaskan bahwa peta jalan pengembangan kompetensi harus menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM.
Menutup amanatnya, Gusti Ayu mengarahkan agar BPSDM Hukum terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait formasi jabatan, guna memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi, konsolidasi internal, serta peningkatan kualitas kinerja BPSDM Hukum dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia hukum yang profesional dan berintegritas.