Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menutup tahun 2025 dengan capaian kinerja yang solid di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dari pagu awal sebesar Rp353,89 miliar yang disesuaikan menjadi Rp210,94 miliar, realisasi anggaran mencapai Rp208,45 miliar atau setara 98,82 persen. Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan evaluasi kinerja akhir tahun di Auditorium Pengayoman Pancasila, Jakarta, Selasa (6/1).
Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan bahwa capaian kinerja dan serapan anggaran tersebut menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga efektivitas program di tengah keterbatasan fiskal.
“Di tengah penyesuaian anggaran, BPSDM Hukum tetap mampu menjaga kualitas kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan program. Ini menjadi modal penting untuk melanjutkan agenda transformasi pengembangan SDM hukum pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran. “Tahun 2025 dapat kita lalui dengan baik berkat sinergi pimpinan dan seluruh pegawai. Menyongsong 2026, kita harus saling mengisi, memperkuat peran, dan menjaga kolaborasi agar kinerja BPSDM Hukum semakin meningkat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris BPSDM Hukum Jusman mengapresiasi capaian realisasi anggaran yang hampir menyentuh 99 persen. “Realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 98,87 persen dan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ke depan, penertiban administrasi dan pengelolaan anggaran yang akuntabel akan terus kami perkuat,” tegasnya.
Sejalan dengan arah penguatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis, Mutia Farida menyampaikan bahwa berbagai persiapan telah disusun untuk tahun 2026. “Kami mempersiapkan program sejak Januari hingga Desember 2026 melalui kolaborasi dengan Sekretariat dan Pusbanglat Fungsional, termasuk pelatihan teknis bersama pemangku kepentingan seperti TPKS dan penguatan Ideologi Pancasila sebagai nilai dasar kampus pengayoman,” jelasnya.
Dari sisi pengelolaan kompetensi, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini menekankan pentingnya penilaian kompetensi bagi seluruh pegawai. “Dengan mengetahui potensi dan kekurangan, kita dapat mengembangkan kapasitas secara tepat untuk mendukung manajemen talenta di lingkungan BPSDM Hukum,” ujarnya.
Di bidang pendidikan kedinasan, Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia, Odi Jarodi menyampaikan bahwa Poltekpin berhasil menjaga kinerja institusi secara optimal.
“Fokus kami adalah penyelenggaraan pendidikan sesuai kalender akademik dan memastikan proses transisi kelembagaan berjalan dengan baik melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan,” katanya.
Menutup evaluasi kinerja akhir tahun, BPSDM Hukum menegaskan komitmen untuk terus memperkuat fondasi transformasi pengembangan sumber daya manusia bidang hukum pada 2026 melalui peningkatan kompetensi, penguatan tata kelola organisasi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
