Depok – Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Jusman, menjadi pembina apel pagi yang digelar di halaman kantor BPSDM Hukum pada Kamis (13/6). Dalam arahannya, Jusman menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pegawai dalam pembangunan Zona Integritas (ZI), tidak hanya terbatas pada pimpinan maupun tim kerja.
“Pembangunan ZI bukan hanya urusan pimpinan atau tim kerja, tapi kita semua. Karena kita semua adalah pemberi layanan kepada penerima layanan,” ujar Jusman di hadapan peserta apel.
Ia menekankan, masyarakat sebagai pengguna layanan tidak akan membedakan siapa yang mengerjakan apa. Yang diharapkan adalah pelayanan yang baik, ramah, dan memberikan kepuasan. Oleh karena itu, sikap hospitality menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Jusman juga menyinggung hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal yang merekomendasikan enam poin penting untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran. Keenam poin tersebut menjadi panduan untuk memperkuat posisi BPSDM Hukum yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan kini tengah bersiap menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun mendatang.
"Setelah WBK, kita masih dalam proses membangun ZI dengan berbasis data dukung. Tahun depan akan ada penilaian menuju WBBM. Maka dari itu, jangan sampai kita grasa-grusu. Persiapan harus dilakukan mulai sekarang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jusman mengingatkan bahwa kualitas substansi dokumen akan menjadi salah satu aspek utama yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal. Target bobot minimal yang harus dicapai dalam penilaian adalah 85 persen.
Adapun enam poin utama yang menjadi fokus pembangunan ZI ke depan meliputi:
- Menjadi role model perubahan bagi satuan kerja lain dalam hal integritas dan kualitas layanan.
- Meningkatkan pencapaian kinerja serta pelayanan publik yang lebih baik.
- Memperkuat akuntabilitas dan kualitas laporan kinerja sesuai ketentuan.
- Mengembangkan manajemen risiko yang komprehensif dalam memitigasi potensi pelanggaran integritas.
- Mendorong inovasi berkelanjutan yang mendukung capaian kinerja dan integritas.
- Membangun kolaborasi yang kuat dengan para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Jusman menutup arahannya dengan ajakan agar seluruh satuan kerja tetap solid, disiplin, dan konsisten dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. “Ini bukan kerja instan, tapi kerja kolektif dan terstruktur. Jika kita melangkah bersama, saya yakin WBBM bukan hal yang mustahil,” pungkasnya.
Hadir pada kegiatan ini secara Virtual Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani, Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Asessor SDM Aparatur Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Utama, Pejabat Manajerial, Non Manajerial hingga CPNS BPSDM Hukum.
