Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum terus mengintensifkan langkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui penguatan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Hal ini tercermin dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi RKT RB dan ZI B06 Tahun 2025 yang digelar pada Kamis (26/6) di Guest House BPSDM Hukum, Depok.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan dihadiri oleh tim evaluator dari Inspektorat Jenderal, termasuk Iqbal Albert Husin, M. Fahrullah, dan David Maradona Lumban Batu. Turut hadir pula Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini, para ketua pokja, tim pelaksana RB, serta tim pembangunan ZI.
Dalam arahannya, Sekretaris BPSDM Hukum menegaskan pentingnya pemenuhan data dukung secara tertib dan berkala di Aplikasi ERB Kementerian Hukum. “Pengunggahan data harus mencerminkan kualitas, integritas, dan kesinambungan proses reformasi. BPSDM Hukum tidak hanya mempertahankan WBK, tetapi siap menuju WBBM dengan standar yang lebih tinggi,” ujarnya.
Data menunjukkan bahwa pemenuhan data dukung RKT RB B06 telah mencapai 100%. Namun, sejumlah area perubahan di ZI masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kualitas dan kelengkapan dokumen. Evaluator dari Inspektorat Jenderal menyebut bahwa beberapa dokumen belum memenuhi kriteria indikator, bahkan masih ditemukan penggunaan dokumen tahun sebelumnya.
“Kami mengapresiasi adanya peningkatan dari sebelumnya, tapi harus lebih teliti dalam substansi. Contohnya, dokumen laporan kinerja masih banyak yang hanya berupa grafik tanpa narasi. Ini harus dibenahi,” ungkap David Maradona.
Iqbal Albert Husin menambahkan bahwa “Pemenuhan data dukung harus 100% agar dapat diajukan sebagai satuan kerja berpredikat WBBM. Beberapa area, seperti area 1, 3, dan 5, masih belum mencapai standar tersebut.”
Dalam sesi evaluasi, Fahrullah dari Inspektorat Jenderal mengingatkan bahwa menuju WBBM berarti meningkatkan kualitas lebih tinggi dari saat memperoleh predikat WBK. “Tuntutan transparansi dan akuntabilitas lebih ketat. Apalagi, jumlah satker WBBM lebih sedikit, sehingga akan dinilai dengan lebih cermat,” katanya.
Beberapa temuan penting lainnya mencakup: belum optimalnya analisa pemetaan kompetensi SDM, belum tersedia SOP di beberapa area, serta belum adanya tindak lanjut yang tuntas terhadap hasil monitoring sebelumnya. Evaluator juga menyoroti pentingnya dokumentasi proyek perubahan agen perubahan serta inovasi yang benar-benar berdampak.
Sekretaris BPSDM Hukum menutup rapat dengan mendorong seluruh tim untuk lebih proaktif dan sistematis dalam memenuhi dokumen yang dibutuhkan, serta menjalin koordinasi yang erat antar unit kerja. “Penguatan integritas harus menjadi budaya. Kami berharap BPSDM bisa menjadi role model reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas,” tandasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan integritas, BPSDM Hukum menargetkan peningkatan akuntabilitas kinerja, kualitas inovasi, serta penguatan manajemen risiko sebagai fondasi menuju WBBM pada tahun 2025.
