JAKARTA, — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, didampingi Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, menghadiri kegiatan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin (2/6). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, di Graha Pengayoman, Jakarta, dan diikuti secara hybrid oleh 863 CPNS dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum menekankan pentingnya memahami filosofi birokrasi dan membangun etos kerja yang berlandaskan integritas dan kapasitas intelektual. “Kementerian Hukum ini adalah kementerian kelas A menurut Undang-Undang. Kementerian ini tidak mungkin dibubarkan. Ini adalah rumah yang akan terus ada, dan Anda adalah bagian dari rumah ini,” tegas Edward.
Wamenkum menjelaskan bahwa birokrasi bukan sekadar struktur, tetapi sistem yang dijalankan dengan aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Ia merujuk pada pemikiran sosiolog Jerman Max Weber yang menyebut lima ciri birokrasi ideal, yakni: struktur hierarki, kepatuhan pada aturan, pembagian tugas, impersonalitas, serta profesionalisme.
Edward juga menyampaikan bahwa dari 863 CPNS yang lolos hingga tahap orientasi, terdapat beragam latar belakang pendidikan, termasuk 5 lulusan S2 dan 11 dokter. “Ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya nilai-nilai “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai landasan perilaku ASN di lingkungan Kementerian Hukum.
“Integritas berarti tiga hal: kejujuran, konsistensi, dan komitmen terhadap etika. Dan etika berada di atas hukum. Tanpa etika, hukum kehilangan maknanya,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam laporannya menyampaikan bahwa dari total 979 formasi yang ditetapkan, sebanyak 863 formasi CPNS dinyatakan memenuhi syarat untuk penetapan NIP. Mereka tersebar di 335 formasi pusat dan 528 formasi wilayah. Selain itu, terdapat alokasi formasi khusus bagi 37 penyandang disabilitas dan 19 putra/putri Kalimantan.
Orientasi CPNS ini akan berlangsung hingga 4 Juni 2025, dan mencakup pemberian kuliah umum, pengarahan dari pejabat tinggi madya, hingga penyampaian materi teknis dari para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan gerbang awal pembentukan karakter dan jati diri ASN Kementerian Hukum. “Melalui orientasi ini, kami ingin memastikan bahwa ASN baru memahami visi, misi, serta nilai-nilai organisasi sejak hari pertama mereka mengabdi,” ujarnya singkat.
Kegiatan berlangsung khidmat namun penuh semangat. Para CPNS tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara, baik secara langsung di Graha Pengayoman maupun daring dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
“Bekerjalah dengan hati,” pesan Wamenkum menutup sambutannya, “karena keberhasilan Kementerian Hukum bukan hanya milik menteri atau pejabat tinggi, melainkan hasil sinergi kita semua.”
