Bogor — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menggelar hari pertama Sosialisasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Tahun 2026, Selasa, 26 November 2025 bertempat di Wisma Pengayoman Kementerian Hukum, Bogor. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Wahju Prihandono, dengan paparan materi oleh Ketua Tim Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan SPIP, Wulani Trisnaningtyas. Pada sesi ini, pembahasan difokuskan pada penyusunan rencana aksi BPSDM Hukum terkait penguatan pendidikan berkarakter difokuskan pada pelatihan ToF KUHP Nasional dan seluruh pelatihan yang memuat materi ideologi Pancasila.
Pada pembahasan hari pertama, Kabag SDM dan Organisasi menegaskan bahwa RB Tematik merupakan penentu utama dalam capaian indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian. Beliau menyoroti bahwa kontribusinya sangat signifikan sehingga penyusunan rencana aksi 2026 perlu dilakukan secara teliti, terukur, dan berorientasi pada hasil. “RB Tematik adalah penyumbang nilai tertinggi pada penilaian kementerian. Karena itu, rencana aksi 2026 harus benar-benar mampu memberi dampak bagi masyarakat.
Salah satu fokus pembahasan pada hari pertama ini adalah Pelatihan Training of Facilitator (TOF) KUHP Nasional yang diusulkan sebagai Rencana Aksi capaian RB Tematik BPSDM Hukum Tahun 2026. Melalui TOF KUHP Nasional, BPSDM Hukum mampu menunjukan perannya dalam penyelenggaraan pelatihan hingga menyampaikan perspektif hukum kepada masyarakat secara luas.
Dalam paparannya, Ketua Tim Fasilitasi RB dan Penyelenggaraan SPIP Wulani Trisnaningtyas menjelaskan bahwa TOF KUHP Nasional tidak hanya relevan bagi agenda reformasi birokrasi, tetapi juga berpotensi menjadi inovasi unggulan BPSDM Hukum dalam kontestasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “TOF KUHP Nasional merupakan wujud nyata BPSDM Hukum dalam memberikan pemahaman dan dampak dalam mensosialisasikan KUHP Nasoional dan tidak terbatas pada peserta pelatihan saja namun menjangkau masyarakat luas,” ungkap Wulani.
Selain pembahasan pelatihan TOF KUHP Nasional, hari pertama sosialisasi juga membahas rencana aksi penyelenggaraan pelatihan yang memuat ideologi Pancasila sebagai bagian dari indikator sasaran RB Tematik yaitu penguatan pendidikan berkarakter. Program ini akan menjadi data dukung RB Tematik yang menunjukkan komitmen BPSDM Hukum dalam membangun karakter ASN BerAKHLAK.
Baik Kepala Bagian SDM dan Organisasi maupun Ketua Tim Fasilitasi RB dan Penyelenggaraan SPIP Wulani menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi lintas unit, terutama dari Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim) sebagai pemangku kegiatan TOF KUHP. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan rencana aksi RB Tematik 2026 dapat dipenuhi secara optimal dan sesuai target.
