Jakarta – Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani dan Sekretaris BPSDM Hukum Jusman menghadiri Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Hukum RI sebagai pilar strategis dalam reformasi birokrasi dan pembangunan sumber daya manusia hukum di Indonesia. yang digelar di Gedung Nusantara II pada Rabu, (16/7).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Komisi XIII DPR RI, dengan Menteri Hukum yang diwakili oleh Wakil Menteri Prof. Edward Omar Syarief Hiariej yang menyampaikan berbagai capaian positif pada Tahun 2024.
“Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2024 berhasil mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI untuk ke-16 kalinya sejak tahun 2009, sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Kementerian Hukum dan HAM juga secara aktif mendukung program Prioritas Nasional melalui pelatihan SDM hukum, reformasi peradilan, keadilan restoratif, bantuan hukum, serta pelaksanaan UU KUHP baru, yang direalisasikan lintas unit eselon I,” tegas Prof Eddy.
Secara rinci dirinya menyebutkan khusus pada BPSDM Hukum dan HAM pada tahun 2024 mencatatkan realisasi anggaran yang sangat tinggi, mencapai 97,93 persen dari total pagu sebesar Rp322,2 miliar. Capaian ini menempatkan BPSDM sebagai salah satu unit kerja dengan penyerapan yang tinggi di antara seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum.
Lebih jauh, kontribusi BPSDM Hukum dalam penerimaan negara juga patut diapresiasi. Dengan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp996,3 juta, realisasinya justru menembus Rp2,3 miliar melonjak lebih dari dua kali lipat atau setara 232,02 persen. Kinerja luar biasa ini menunjukkan bahwa fungsi pelatihan dan pengembangan ASN tidak hanya berdampak pada kualitas SDM, tetapi juga memberikan nilai tambah finansial bagi negara.
Dalam sesi tanggapan, Wakil Anggota Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso menyampaikan apresiasi atas kinerja BPSDM Hukum yang dinilai efektif dan berdampak langsung. “Kami mengapresiasi catatan kinerja Laporan keuangan pemerintahan dalam hal ini Kementerian Hukum yang sangat positif, baik dari segi serapan anggaran. Ini harus dipertahankan dan menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya,” ujar Sugiat dalam forum rapat.
Capaian BPSDM Hukum ini semakin menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan SDM merupakan fondasi penting bagi masa depan sistem hukum nasional. Di tengah proses transformasi kelembagaan pasca-pemisahan Kementerian Hukum dari eks-Kemenkumham, BPSDM Hukum terus menjaga stabilitas dan akuntabilitas birokrasi dengan performa yang membanggakan.
