Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXV (75) pada Senin, 2 Juni 2025. Pembukaan dilakukan secara virtual oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Suwardani, sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Kegiatan pembukaan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan, para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Kepala Kantor Wilayah Riau, dan Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta Kementerian Hukum.
Dalam sambutannya, Gusti Ayu menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Ia menyebut PKA 75 sebagai implementasi nyata dari program nasional Asta Cita 2025–2045, khususnya dalam penguatan SDM. "Kita ingin melahirkan pemimpin birokrasi yang tidak hanya mampu secara teknis, tetapi juga kuat secara karakter dan visi," tegasnya.
Gusti Ayu juga menambahkan, Sumber Daya Manusia adalah kunci utama "Siapa yang menguasai SDM unggul, dialah yang akan memenangkan masa depan. Karena itu, kita harus terus belajar, beradaptasi, dan membangun integritas diri untuk menjadi pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi setiap tantangan."
Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai unit pusat dan kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, serta badan-badan strategis lainnya. Para peserta akan menjalani pembelajaran selama 105 hari, dengan total 908 jam pelajaran melalui metode pembelajaran jarak jauh (Distance Learning).
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, dalam laporannya menyampaikan bahwa PKA 75 dirancang untuk membekali para peserta dengan kompetensi manajerial dan kepemimpinan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum pelatihan mencakup enam tahap utama, mulai dari pembelajaran mandiri, e-learning, hingga implementasi aksi perubahan di unit kerja masing-masing.
Tujuan utama pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi manajerial peserta, membentuk pemimpin birokrasi yang berintegritas, serta membekali peserta dengan keterampilan kepemimpinan yang mampu mendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
Selain Widyaiswara BPSDM Hukum, tenaga pengajar PKA 75 juga melibatkan pakar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta akademisi dan pejabat Kementerian Hukum.
Gusti Ayu berharap para peserta mampu menjawab tantangan zaman dengan memperkuat jiwa kepemimpinan visioner, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelayanan publik. "Kita tidak hanya dituntut mengelola sistem, tetapi juga membenahi dan mereformasi sistem jika memang itu dibutuhkan untuk kepentingan Masyarakat," ujarnya.
