Semarang — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum terus berupaya memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Kali ini, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjalin kerja sama strategis dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, Gusti Ayu menyampaikan apresiasi sekaligus menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN bidang hukum, khususnya pejabat fungsional seperti perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan penyusun kebijakan. Menurutnya, pejabat fungsional ini memiliki peran vital dalam mendukung penyusunan kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memperkuat jabatan fungsional hukum. Dengan dukungan pelatihan yang tepat, mereka akan menjadi motor penggerak dalam meningkatkan indeks reformasi hukum di daerah,” ujarnya. Ia menegaskan, masih terbuka peluang luas bagi pejabat fungsional hukum untuk terus mengembangkan kapasitas dan meniti jenjang karier secara berkelanjutan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut positif langkah tersebut. Ia menilai kerja sama dengan BPSDM Hukum akan menjawab kebutuhan mendesak akan pejabat fungsional hukum di kabupaten/kota. “Contohnya di Kabupaten Pekalongan, peluang bagi perancang peraturan daerah masih terbuka lebar, padahal setiap daerah membutuhkan dukungan SDM hukum untuk menyusun berbagai produk kebijakan,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, model pelatihan yang dikembangkan bersama BPSDM Hukum akan sangat efisien karena dapat dilaksanakan di Jawa Tengah. “Dengan adanya program ini, pelatihan bisa lebih hemat, tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, dan sejalan dengan inovasi pendidikan jarak jauh yang mulai diterapkan,” jelasnya.
Ke depan, BPSDM Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama BPSDM Hukum direncanakan akan menyelenggarakan Training of Trainers (ToT). Melalui program ini, instruktur daerah akan dilatih agar mampu menyelenggarakan pelatihan mandiri bagi ASN di Jawa Tengah, sehingga transfer pengetahuan dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Hukum juga turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan Pemprov Jateng terkait percepatan kinerja Kementerian Hukum di daerah.
Nota kesepahaman tersebut menitikberatkan pada penguatan budaya hukum dan perluasan akses keadilan melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pelatihan paralegal, dan penguatan peran juru damai.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kakanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati, serta Kepala Badiklat Jateng Rinto Gunawan beserta jajaran.
