Semarang - Nilai-nilai Pancasila dan prinsip moderasi beragama kembali ditegaskan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dalam kegiatan kolaboratif antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Institut Leimena, dan Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, Jumat (02/05).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Badiklat Jateng ini diikuti oleh 30 peserta dengan latar belakang profesi guru. Mereka dibekali pemahaman mendalam mengenai pentingnya menanamkan nilai keberagaman kepada anak didik sejak dini, guna mencegah potensi benturan sosial akibat perbedaan agama dan keyakinan.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan pentingnya membentuk karakter sumber daya manusia yang inklusif, toleran, dan menjunjung tinggi kebersamaan dalam bingkai negara Pancasila. “Kita butuh pendekatan yang seimbang dan membumi. Pancasila dan moderasi agama adalah jawaban untuk merawat kerukunan dan menjaga supremasi hukum,” ujarnya.
Empat bingkai strategis menjadi fokus kegiatan ini: politis (penguatan wawasan kebangsaan), teologis (pengembangan teologi kerukunan), sosiologis (penguatan budaya lokal sebagai perekat), dan yuridis (regulasi kehidupan beragama). Guru sebagai agen perubahan diharapkan dapat menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum pembelajaran dan perilaku keseharian di sekolah.
Dalam praktik kelembagaan, BPSDM Hukum telah menerapkan sejumlah langkah konkret: penyediaan fasilitas ibadah lintas agama di lingkungan kampus Poltekpin, penyelenggaraan ibadah bersama lintas iman, serta kampanye nilai-nilai Pancasila melalui berbagai media internal.
“Kolaborasi antara BPSDM Hukum, Institut Leimena, dan Badiklat Jateng ini menjadi bukti bahwa moderasi dan toleransi bukan hanya wacana, tetapi gerakan nyata yang dimulai dari ruang kelas dan ruang publik,” pungkas Suwardani.
Hadir menjadi observer pada kesempatan ini Kepala Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini serta perwakilan dari Institut Leimena.
