BPSDM Hukum dan HAM Gelar Audiensi dengan BPPK Kemenkeu guna membahas Implementasi Corporate University, Jakarta Selatan, Jum'at (13/09).
Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM - Jusman menyampaikan Maksud dan kedatangan tim BPSDM Hukum dan HAM ini adalah untuk menyampaikan terkait dengan Implementasi Corporate University.
Lanjut Sekretaris BPPK Kemenkeu - Bambang Juli Istanto, menyampaikan informasi bahwa BPPK memiliki peran sebagai learning konsultan, tidak sekedar melaksanakan pelatihan tetapi dapat memberikan masukan kepada unit teknis.
Kunci Sukses Implementasi Kemenkeu Corporate University :
- Top Management Commitment : Adanya komitmen dan dukungan pimpinan puncak terhadap keseluruhan proses pengembangan kompetensi;
- Readiness to Change : Organisasi siap untuk berubah, dapat diukur dengan menggunakan survey readiness;
- Continuous Improvement : Organisasi dan anggota-anggotanya senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, baik dalam level organisasi sampai dengan level individu;
- Infrastructure for Learning Culture : Organisasi memiliki infrasuktur yang mendukung terbangunnya budaya belajar antara lain melalui penyusunan peraturan mengenai pengembangankompetensi, memasukkan pembelajaran dalam IKU pegawai, dan;
- Business Agility : Organisasi mampu beradaptasi dengan cepat pada kompleksitas, ketidakpastian, dan perubahan serta merespon dengan tepat dan fleksibel baik dalam hal kebijakan, peraturan, maupun sumber daya.
"Membangun budaya corpu harus dipaksakan, terdapat impelementasi learning organization berupa IKU di seluruh unit eselon I, sehingga pengembangan kompetensi tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola pembelajaran, tetapi dilakukan bersama-sama (perencanaan, impelementasi, evaluasi)" ungkapnya
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM (Dr. Ceno Hersusetiokartiko), Kepala Pusat Penilaian Kompetensi (Ignatius Purwanto, S.H.), Kepala Bagian Umum Sekretariat ( Purwandani Harum Pinilihan,S.H.,M.H.), (Kepala Bagian Program dan Pelaporan (Siti Fajar Ningrum, S.S., M.Si.) serta para Staf di BPSDM Hukum dan HAM dan BPPK Kemenkeu.
