Jakarta, 20 Mei 2026 — Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kedaulatan digital dalam peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di Lapangan Merah Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (20/5/2026). Momentum Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” sebagai penegasan arah pembangunan nasional yang berfokus pada pelindungan generasi muda, pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dibacakan oleh Bapak Asep Kurnia selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa tantangan bangsa saat ini tidak lagi sebatas mempertahankan kedaulatan teritorial, melainkan juga menjaga kedaulatan informasi di tengah percepatan transformasi digital. “Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” demikian kutipan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital.
Semangat Kebangkitan Nasional yang lahir sejak berdirinya Boedi Oetomo pada 1908 dinilai tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Semangat tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun bangsa yang mandiri, adaptif, dan mampu menjaga identitas nasional di tengah perkembangan teknologi global yang semakin cepat.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat pembangunan manusia melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis yang kini berjalan di berbagai sekolah dinilai menjadi langkah konkret dalam membangun fondasi kesehatan generasi muda. Upaya tersebut diperkuat dengan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perluasan akses beasiswa guna mengurangi ketimpangan kualitas SDM antardaerah.
Di sektor kesehatan, pemerintah juga memperluas layanan Cek Kesehatan Gratis untuk memastikan akses layanan medis yang lebih merata. Kebijakan itu dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekosistem kesejahteraan yang terintegrasi, mencakup ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.
Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat desa dilakukan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap permodalan, distribusi hasil pertanian, kebutuhan pokok, hingga layanan ekonomi dasar. Pemerintah menilai penguatan koperasi menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.
Dalam bidang digital, pemerintah juga memperkuat pelindungan anak melalui penerapan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun disebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi generasi muda. “Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya,” kata Menteri Komunikasi dan Digital dalam sambutan tertulisnya.
Kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut turut diikuti Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani, jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial BPSDM Hukum, serta jajaran Kemenko Kumham Imipas. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, pembangunan SDM, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan era digital.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 sekaligus menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan menjaga semangat persatuan dalam pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan visi besar bangsa memerlukan partisipasi kolektif masyarakat agar Indonesia mampu tumbuh sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berdaya saing di tingkat global.
