DEPOK — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, memberikan penguatan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dalam sesi bertema Integritas Kepemimpinan yang berlangsung di Auditorium BPSDM Hukum, Depok, Kamis (6/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kepemimpinan aparatur yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Integritas bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap aturan, tetapi menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan. Pemimpin yang berintegritas akan mampu membangun kepercayaan, menghadirkan keteladanan, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Gusti Ayu Putu Suwardani.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks menuntut hadirnya pemimpin yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter yang kuat. Integritas dinilai menjadi modal utama untuk menjaga konsistensi antara nilai, kebijakan, dan tindakan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, kepemimpinan yang berintegritas akan mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap program dan layanan publik dapat dilaksanakan secara efektif serta menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Penguatan kepada peserta PKN Tingkat II juga diarahkan untuk membentuk pemimpin perubahan yang mampu menggerakkan organisasi menghadapi dinamika perkembangan zaman. Para peserta diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan di unit kerja masing-masing.
Selain memperkuat kapasitas individu, pembangunan integritas kepemimpinan diyakini akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas birokrasi. Organisasi yang dipimpin oleh figur berintegritas cenderung mampu membangun kepercayaan publik, memperkuat kolaborasi, dan menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi.
Melalui kegiatan ini, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan sumber daya manusia hukum yang profesional, berkarakter, dan memiliki integritas tinggi. Penguatan kepemimpinan tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.
