Depok - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara resmi membuka Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan IX Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (11/4). Kegiatan yang digelar melalui metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang hukum.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, sebagaimana sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat kualitas SDM nasional.
“Sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum, kami memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan terselenggaranya pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional,” ujar Suwardani.
Jabatan Fungsional Analis Hukum sendiri merupakan jabatan karier ASN yang memiliki tugas utama dalam melakukan analisis dan evaluasi di bidang hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, perjanjian, pelayanan hukum, hingga advokasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pejabat fungsional menjadi keharusan di tengah dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum.
Pelatihan ini juga tercatat sebagai program prioritas nasional yang akan berlangsung hingga tahun 2029, dengan melibatkan pejabat fungsional dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kami berharap peserta dapat mengikuti pelatihan ini secara optimal, menjaga sikap dan etika, serta membangun komunikasi yang baik demi terciptanya proses belajar yang efektif,” imbuh Gusti Ayu.
Sebelumnya Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Tejo Harwanto menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari 14 (empat belas) peserta wanita dan 16 (enam belas) peserta pria yang berasal dari Kementerian/ Lembaga dan Pemda. Dirinya berharap agar peserta dapat menyerap ilmu dengan baik pada pelatihan yang penting ini.
"Pelatihan ini akan banyak mempertajam peranan Analis Hukum dengan harapannya dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta kompetensi bagi Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai Analis Hukum yang handal," tambah Tejo.
Lebih jauh, BPSDM Hukum mengusung pendekatan Corporate University berbasis teknologi informasi dalam mendukung transformasi pembelajaran aparatur sipil negara. Pelatihan ini ditujukan tidak hanya untuk penguasaan ilmu dan keterampilan, tetapi juga penanaman nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Menutup sambutannya, Suwardani menekankan pentingnya sinergi dalam pengembangan kompetensi hukum demi meningkatkan kualitas layanan publik dan tegaknya kepastian hukum di tanah air.
“Saudara-Saudara dapat menjadi sosok pejabat Fungsional yang tidak sekedar bertahan, melainkan dapat berkembang di tengah arus perubahan, dan pada akhirnya meninggalkan legacy yang dapat diteruskan di lingkungan organisasinya masing-masing,” pungkasnya.
Hadir pada kegiatan ini secara daring Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini serta Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN Kementerian Hukum, Arfan Faiz Muhlizi.
