Depok — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, memimpin apel pagi secara virtual pada Senin (29/12/2025). Apel yang diikuti oleh seluruh pegawai BPSDM Hukum ini menjadi momentum refleksi akhir tahun sekaligus penguatan arah kerja menjelang tahun 2026.
Dalam amanatnya, Gusti Ayu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras seluruh pegawai sepanjang tahun 2025. Ia menilai berbagai capaian kinerja yang diraih merupakan hasil dari dedikasi, kolaborasi, dan komitmen bersama seluruh jajaran BPSDM Hukum.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan komitmen seluruh pegawai BPSDM Hukum sepanjang tahun 2025. Berbagai capaian yang kita raih merupakan hasil kerja kolektif dan tanggung jawab bersama,” ujar Gusti Ayu.
Salah satu capaian yang disoroti adalah penyerapan anggaran yang telah mencapai 98 persen. “Penyerapan anggaran kita telah mencapai 98 persen, dan saya berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan hingga 99 persen,” ujar Gusti Ayu. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada tim keuangan yang dinilai telah bekerja ekstra hingga larut malam demi memastikan kelancaran administrasi dan pelaporan anggaran.
Selain itu, Kepala BPSDM Hukum mengapresiasi keberhasilan Assessment Center BPSDM Hukum yang berhasil meraih akreditasi istimewa dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penghargaan juga disampaikan kepada Balai Pelatihan di Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara, serta Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) atas kinerja dan kontribusinya sepanjang tahun 2025.
Terkait pelaksanaan work from home (WFH), Gusti Ayu menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah libur kerja. “WFH bukan libur. Seluruh pegawai tetap wajib bekerja secara optimal, melakukan absen virtual, mengisi jurnal harian, serta menjaga koordinasi aktif,” tegasnya.
Menghadapi tahun 2026, Gusti Ayu menginstruksikan seluruh unit kerja untuk segera menyusun kalender kerja paling lambat akhir Januari 2026 dengan terlebih dahulu mengevaluasi kendala dan tantangan selama tahun 2025. Ia juga mendorong peningkatan kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kementerian dan lembaga lain, serta pengembangan pelatihan teknis dan fungsional yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Secara khusus, Kepala BPSDM Hukum memberikan arahan kepada Poltekpin agar memperkuat aspek pengawasan dan mempersiapkan secara matang penerimaan mahasiswa baru Program Hukum Terapan yang direncanakan pada Maret 2026.
Apel virtual tersebut ditutup dengan harapan agar seluruh jajaran BPSDM Hukum dapat menjaga semangat kerja, meningkatkan profesionalisme, dan terus berkontribusi dalam mendukung reformasi birokrasi serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum.
