Jakarta — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menegaskan arah transformasinya sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran hukum nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mewujudkan sumber daya manusia bidang hukum yang produktif, kompeten, dan profesional.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, Selasa 16 Desember 2025.
Menurutnya, penguatan kapasitas SDM hukum tidak bisa lagi berjalan secara konvensional, melainkan harus terintegrasi, adaptif, dan berbasis pengetahuan. “BPSDM Hukum diarahkan menjadi corporate university di bidang hukum, yang tidak hanya mencetak aparatur kompeten, tetapi juga memperluas pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat,” ujar Gusti Ayu.
Dalam paparannya, Gusti Ayu menjelaskan bahwa visi BPSDM Hukum 2025–2029 selaras dengan agenda nasional Asta Cita, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, reformasi hukum, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, sejalan dengan komitmen Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Upaya ini diwujudkan melalui pembinaan teknis berkelanjutan pada masing-masing jabatan fungsional serta pengembangan ekosistem pembelajaran hukum yang terstruktur.
Sepanjang 2025, kinerja BPSDM Hukum menunjukkan capaian yang solid. Lebih dari 62 ribu aparatur telah mengikuti pengembangan kompetensi, melampaui target yang ditetapkan. Penilaian Kompetensi pun mencatatkan hasil 98,7 dengan predikat A, pada assessment center BPSDM Hukum, kembali meraih nilai istimewa dalam reakreditasi oleh BKN .
Tak hanya fokus pada aparatur internal, BPSDM Hukum juga mendorong perluasan literasi dan kesadaran hukum publik melalui beragam pelatihan teknis, fungsional, kepemimpinan, hingga program training of trainers implementasi KUHP yang menjangkau pusat dan daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun piramida kesadaran hukum, mulai dari pengetahuan, pemahaman, hingga kepatuhan hukum dalam sikap dan perilaku masyarakat .
Ke depan, BPSDM Hukum menargetkan penguatan perannya sebagai simpul pembelajaran hukum nasional—tempat bertemunya kebijakan, praktik, dan pengetahuan hukum—guna mendukung reformasi hukum yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kehidupan berbangsa.
Dengan langkah tersebut, BPSDM Hukum tak sekadar menjadi lembaga pelatihan, melainkan rumah besar pembelajaran hukum Indonesia.
