Depok - Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), Odi Jarodi, mengungkapkan pihaknya tengah merumuskan usulan penambahan empat program studi (prodi) baru di bidang hukum terapan. Hal itu disampaikannya saat memimpin apel pagi virtual di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Senin (8/4), dalam masa penerapan Flexible Working Arrangement (WFA).
Dalam amanatnya, Odi menilai sistem kerja fleksibel merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika kerja masa kini. Menurutnya, kebijakan work from anywhere membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, sekaligus meningkatkan produktivitas pegawai.
“Banyak penelitian menunjukkan bahwa WFA justru dapat meningkatkan kinerja. Saya mengajak seluruh jajaran di lingkungan BPSDM Hukum untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, namun tetap konsisten dalam menyelesaikan tugas,” ujarnya.
Selain menyoroti pentingnya adaptasi kerja, Odi juga menyampaikan dua poin strategis terkait perkembangan Poltekpin. Pertama, terkait penguatan kelembagaan. Ia menjelaskan bahwa struktur organisasi Poltekpin yang ditetapkan akhir 2024 telah mencakup unsur pimpinan, manajerial, serta staf pelaksana. Langkah selanjutnya adalah memastikan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kompetensi masing-masing posisi.
Kedua, Odi menyampaikan rencana pengembangan program studi baru di Poltekpin. Sebagai informasi, Poltekpin merupakan hasil peleburan dua institusi pendidikan sebelumnya, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, yang kini masing-masing menjadi jurusan di bawah naungan Poltekpin.
Empat prodi baru yang diusulkan meliputi: Program Pembangunan Hukum, Program Administrasi Hukum Umum, Program Terapan Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Terapan Perancangan Perundang-undangan
Odi menegaskan bahwa usulan ini merupakan bagian dari upaya menjawab kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan yang memiliki keahlian hukum yang bersifat praktis dan terapan.
Tak hanya soal akademik, Odi juga mengusulkan agar Poltekpin diberi predikat sebagai Kampus Pengayoman Pancasila. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan sejak masa pendidikan agar tertanam kuat dalam karakter lulusan.
“Pembentukan karakter Pancasila bisa dimulai dari masa pendidikan, melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pembelajaran. Nilai ini akan terus melekat hingga para lulusan menjadi pegawai bahkan pimpinan di masa depan,” kata Odi.
Apel pagi virtual ini diikuti oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman dan seluruh jajaran pegawai di lingkungan BPSDM Hukum, Poltekpin, serta Balai Diklat Kementerian Hukum. Kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi sekaligus penyampaian arah kebijakan kelembagaan ke depan.
