DEPOK – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani bersama Senat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) membahas pengelolaan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang berada di bawah Kementerian Hukum.
Keputusan ini berlaku hingga adanya kebijakan baru dari Menteri Hukum setelah memperoleh izin dari Menteri Pendidikan serta pertimbangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Politeknik Pengayoman akan tetap dikelola oleh Kementerian Hukum sampai ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Menteri," ujar Kepala BPSDM Hukum di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum, Kamis (13/02).
Dirinya menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan harus melalui proses evaluasi dan perizinan yang matang.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai peran Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Pengayoman. Para peserta rapat menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam menjaga kualitas pendidikan dan manajemen institusi. "Direktur dan Wakil Direktur memiliki peran strategis dalam pengelolaan Politeknik, berdasarkan arahan Menteri akan ditunjuk secara prosedural dan penuh pertimbangan siapa saja SDM Unggul yang akan mengisi jabatan tersebut," tambahnya.
Guna memastikan kelancaran masa transisi, BPSDM Hukum akan melakukan telaahan bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK). Telaahan ini bertujuan untuk mengkaji aspek kebijakan, peraturan, dan pedoman yang berlaku dalam Tata Kelola Politeknik Pengayoman Indonesia.
"Kami akan melakukan telaahan secara menyeluruh dengan BSK agar masa transisi dapat berjalan sesuai regulasi yang ada," ujar Kepala BPSDM Hukum.
Ia juga menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus sejalan dengan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.
Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan keberlanjutan pengelolaan Politeknik Pengayoman tetap berjalan optimal dan sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan.
Hadir pada kegiatan ini Sekretaris BPSDM Jusman, Kapusbanglat Tejo Herwanto, Kapustekpim Mutia Farida, Kapuspenkom Eva Gantini dan masing-masing Perwakilan Senat Poltekip dan Poltekim.
