Depok, 11 Desember 2025 — Sidang Senat Terbuka Program Diploma IV Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) tahun akademik 2025 berlangsung di Auditorium Pengayoman Pancasila, Depok. Sebanyak 644 taruna dan taruni resmi dikukuhkan melalui prosesi wisuda, ditandai dengan penyampaian orasi ilmiah oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, serta laporan penyelenggaraan pendidikan oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani.
Dalam orasinya, Wakil Menteri Hukum membuka dengan seruan penuh optimisme, mengingatkan para lulusan agar tidak melupakan peran doa orang tua dalam keberhasilan mereka. “Datanglah kepada mereka, sembah sujud, berterima kasih. Kesuksesan hari ini adalah buah doa ibu dan ayah,” ujarnya.
Edward menegaskan bahwa para lulusan memasuki dunia pengabdian yang menuntut integritas tinggi. Ia menguraikan lima prinsip birokrasi dalam perspektif Max Weber: hierarki, pembagian tugas, aturan formal, impersonalitas, dan profesionalisme. “Integritas itu komitmen, kejujuran, dan konsistensi. Itulah fondasi aparatur sipil negara,” kata Edward.
Ia juga menyinggung perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional yang menguatkan paradigma keadilan korektif dan reintegrasi sosial. Para lulusan bidang pemasyarakatan, tegasnya, akan memikul tanggung jawab lebih besar dengan beralihnya sebagian tugas ke Balai Pemasyarakatan. “Tugas Anda bukan sekadar mengembalikan narapidana ke masyarakat. Anda harus memastikan mereka tidak mengulangi perbuatannya dan mampu menjadi orang yang bermanfaat,” ucapnya.
Sementara bagi lulusan keimigrasian, ia menekankan pentingnya profesionalisme di tengah tantangan pengawasan orang asing, terutama dengan luasnya garis pantai Indonesia. “Objek kerja Anda adalah manusia, dan di situ berlaku prinsip humaniterisme serta penghormatan hak asasi manusia,” ujar Edward.
Dalam laporan penyelenggaraan pendidikan, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, memaparkan perkembangan signifikan Poltekpin sebagai institusi vokasi di bawah Kementerian Hukum. Tahun ini merupakan fase awal setelah penggabungan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, serta pembukaan Jurusan Hukum Terapan yang siap menerima mahasiswa baru pada Maret 2026.
Poltekpin kini memiliki tiga jurusan dengan sepuluh program studi, mengintegrasikan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan dalam model pendidikan khas kedinasan. “Wisuda ini merupakan puncak perjalanan empat tahun pendidikan, yang mengasah pengetahuan, keterampilan teknis, dan karakter para taruna,” tutur Gusti Ayu.
Ia juga menyampaikan capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sepanjang 2025, dosen dan taruna menghasilkan 768 karya ilmiah, termasuk 124 publikasi nasional dan internasional bereputasi. Pengabdian masyarakat dilakukan melalui edukasi hukum, kegiatan tanggap bencana, hingga sosialisasi nilai Pancasila dan literasi keimigrasian di berbagai daerah.
Direktur Poltekpin, Odi Jarodi dalam pembacaan keputusan senat mengenai Evaluasi Belajar Tahap Akhir, sebanyak 350 lulusan Jurusan Ilmu Pemasyarakatan dan 294 lulusan Jurusan Keimigrasian dinyatakan memenuhi syarat kelulusan.
Evaluasi akhir juga mencatat dinamika selama masa pendidikan, termasuk kasus putus studi, turunnya tingkat taruna akibat pelanggaran disiplin, serta adanya dua taruna yang wafat pada Jurusan Keimigrasian. “Kami menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga,” ujar Odi.
Odi turut mengumumkan enam lulusan terbaik dengan predikat Cum Laude, masing-masing dari setiap program studi. Mereka memperoleh apresiasi langsung dalam sidang senat, disambut tepuk tangan dari orang tua dan hadirin.
Dalam bagian akhir orasinya, Wakil Menteri Hukum mengajak para lulusan memaknai wisuda sebagai titik awal pengabdian. Ia bahkan menyebut sejumlah tokoh di hadapan para wisudawan sebagai contoh integritas dan komitmen, termasuk Kepala Badan Strategi Kebijakan serta dua pejabat eselon I perempuan alumni Poltekpin yang hadir dalam acara.
“Ini bukan akhir. Ini adalah awal perjalanan Anda sebagai aparatur profesional. Jadilah pemimpin yang bekerja dengan integritas, kecerdasan, dan keberanian,” tutup Edward.
Sidang senat ditutup dengan prosesi penyerahan alumni dari Kementerian Hukum kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menandai langkah pertama para lulusan memasuki dunia tugas yang sesungguhnya.
