Depok – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani mendorong optimalisasi peran kehumasan dan teknologi informasi (TI) dalam mendukung agenda transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum. Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi kehumasan dan TI yang diikuti oleh Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Ketua Tim serta anggota Tim IT dan Kehumasan BPSDM Hukum, Rabu (28/5).
"Pembaruan citra dan informasi kelembagaan penting untuk menjadi perhatian ita agar mudah diakses oleh publik melalui media sosial dan situs resmi. Berbagai fasilitas dan layanan kita harus terus diperbaharui dan konten menarik harus terekspos di platform digital," jelasnya
Khusus di bidang teknologi informasi, Kepala BPSDM Hukum menargetkan penyusunan sistem yang mampu merangkum seluruh aktivitas pelatihan dan pengembangan kompetensi, seperti yang telah diinisiasi melalui e-kompetensiku. Ia juga menyinggung rencana pengembangan Learning Management System (LMS) terintegrasi dengan fitur-fitur yang mencerminkan karakteristik setiap pusat di BPSDM Hukum, mencontoh sistem serupa di GIA Corporate University (GIA Corpu) sebagai best practice.
Ketua Tim IT Widyantoro menjelaskan saat ini tengah dibangun platform daring untuk keperluan pelatihan, yang juga berfungsi sebagai etalase digital fasilitas kelas dan asrama latihan.
“Kita butuh grand design yang ringkas dan representatif agar publik yang menerima layanan dari BPSDM Hukum dapat melihat langsung layanan yang kita miliki,” tambah Gusti Ayu.
Ketua Tim Humas BPSDM Hukum Fajar Isnan juga menyampaikan rencana aktivasi kembali Podcast BPSDM Hukum sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik melalui platform digital.
Selain mengingatkan pentingnya mengimbangi arah transformasi digital Kementerian Hukum, ia menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan antara tim TI dan Humas. “Komunikasi menjadi hal penting dalam berkinerja. Digitalisasi yang kita bangun harus didukung kolaborasi solid antar-unit,” ujarnya.
Evaluasi ini sekaligus menjadi refleksi internal untuk memperkuat BPSDM Hukum sebagai motor penggerak peningkatan kompetensi SDM hukum, yang adaptif terhadap perubahan dan akuntabel kepada publik.
