Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menegaskan komitmen penguatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola kebijakan berbasis bukti melalui apel pagi bersama di Lapangan Upacara BPSDM Hukum, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini diikuti para pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, seluruh pegawai BPSDM Hukum dan BSK Hukum, serta peserta pendidikan dan pelatihan.
“Kebijakan hukum harus berbasis data, evaluasi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, sinergi, integritas, kemauan belajar, serta peningkatan kompetensi menjadi fondasi utama agar setiap kajian dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar aplikatif serta berdampak luas bagi publik,” ujar Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Jurnalis, selaku pembina apel.
Dalam amanatnya, Jurnalis menekankan bahwa BSK Hukum memiliki peran strategis sebagai bagian integral Kementerian Hukum dalam mendukung perumusan kebijakan nasional yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Menurut dia, keberadaan kebijakan berbasis bukti menjadi kebutuhan penting di tengah tuntutan publik terhadap pelayanan hukum yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Capaian kinerja BSK Hukum dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2024, BSK Hukum berhasil menyelesaikan 43 kajian dengan 148 rekomendasi kebijakan, sementara pada 2025 meningkat menjadi 94 kajian dengan 285 rekomendasi. Peningkatan tersebut memperkuat posisi BSK Hukum sebagai motor penghasil kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Hukum, sejalan dengan arah Menteri Hukum yang menegaskan setiap kebijakan harus melalui proses kajian mendalam.
Pada 2026, berbagai kajian strategis terus dijalankan, termasuk penataan jabatan fungsional, transformasi tata kelola dokumentasi hukum, konsolidasi jabatan analis hukum, hingga strategi regulasi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan reformasi hukum nasional yang tidak hanya menekankan kuantitas kebijakan, tetapi juga kualitas implementasi yang mampu dirasakan masyarakat.
Jurnalis juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas unit dan lintas kompetensi dalam setiap proses penyusunan kajian. Menurutnya, kerja sama antara analis kebijakan, analis hukum, perancang peraturan, dan perencana menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang harmonis, sederhana, proporsional, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Melalui apel pagi ini, BPSDM Hukum dan BSK Hukum mempertegas kesiapan institusi dalam membangun birokrasi hukum yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi. Penguatan kapasitas aparatur diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan hukum yang semakin berkualitas, memperkuat pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan hukum Indonesia.
