BANDUNG, Selasa 12 Mei 2026 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kapasitas aparatur melalui Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan berbasis hukum. Kegiatan yang berlangsung di Aula BPSDM Provinsi Jawa Barat ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani.
“Pelatihan ini bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif jabatan fungsional, tetapi menjadi investasi pengetahuan untuk melahirkan analis hukum yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gusti Ayu Putu Suwardani dalam sambutannya.
Ia menegaskan, pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing merupakan fondasi penting dalam mendukung reformasi hukum, birokrasi, dan pelayanan publik sebagaimana arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurut dia, peran analis hukum semakin strategis di tengah dinamika pembangunan daerah yang kompleks, mulai dari investasi, transformasi digital, hingga isu sosial kemasyarakatan, sehingga diperlukan aparatur yang mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pelatihan Fungsional BPSDM Hukum Eva Gantini beserta jajaran turut mendukung penyelenggaraan program ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem pengembangan kompetensi aparatur bidang hukum secara nasional.
Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan hasil kerja sama pengembangan kompetensi antara BPSDM Hukum Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program tersebut diikuti 30 peserta dari sembilan perangkat daerah dan biro di lingkungan Pemprov Jawa Barat, dengan pembelajaran selama 36 hari melalui metode daring penuh yang dipadukan dengan pembukaan klasikal. Pelatihan dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis analisis dan evaluasi hukum sesuai standar jabatan nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman yang turut hadir memberikan sambutan menekankan pentingnya peran analis hukum dalam menghasilkan kebijakan yang tidak hanya tertib secara normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ia menyampaikan bahwa hukum harus menjadi instrumen pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemajuan daerah secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi ini, BPSDM Hukum dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen bersama dalam menyiapkan aparatur hukum yang kompeten, progresif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan. Kehadiran analis hukum yang berkualitas diharapkan mampu memperkuat landasan hukum pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Di akhir kegiatan, dilaksanakan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama antara BPSDM Hukum Kementerian Hukum dan BPSDM Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk penguatan sinergi kelembagaan dalam pengembangan dan penilaian kompetensi aparatur bidang hukum. Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi berkelanjutan dalam mencetak sumber daya manusia hukum yang unggul dan mendukung pembangunan daerah berbasis tata kelola pemerintahan yang profesional.