Jakarta — Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan pentingnya sinergi nasional dalam mendorong penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui peran aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikannya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM, Kemenko Hukum HAM IMIPAS, bertempat di Hotel The Grove, Jakarta, Jumat (25/7).
Dalam paparannya yang bertajuk “Peran Strategis Pengembangan Kapasitas Aparatur dalam Internalisasi Nilai-Nilai HAM”, Gusti Ayu menekankan bahwa pelatihan HAM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk membentuk birokrasi yang inklusif dan berkeadilan. “Pelatihan HAM adalah upaya memperkuat kapasitas ASN agar mampu menjalankan tugasnya secara adil, inklusif, dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan HAM,” ujarnya.
BPSDM Hukum, lanjutnya, berkomitmen membangun ekosistem pelatihan HAM yang terkoordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan nilai-nilai HAM diinternalisasikan secara merata hingga ke unit-unit pelayanan publik.
Ia juga menyinggung pentingnya peningkatan kompetensi ASN melalui pengembangan kurikulum pelatihan berbasis HAM. Upaya ini diharapkan menjadi dasar bagi lahirnya jabatan strategis seperti Analis HAM di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang akan memperkuat struktur birokrasi yang responsif terhadap isu-isu kemanusiaan.
Apresiasi tinggi disampaikan Ibnu Chuldun, Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Hukum HAM IMIPAS, atas paparan yang diberikan Kepala BPSDM Hukum.
“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani atas pencerahan yang sangat bermanfaat bagi kami. Ini menjadi modal penting bagi kedeputian HAM untuk mendorong kebijakan yang lebih aplikatif dan solutif untuk diterapkan di seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Ibnu.
Ia juga menyampaikan bahwa ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk mendukung keberadaan jabatan Analis HAM di instansi pusat maupun daerah. Berbagai pelatihan dan sosialisasi HAM telah dilakukan BPSDM Hukum, seperti pelatihan LKLB serta kampanye nilai-nilai Pancasila dan HAM melalui program Kampus Pengayoman. “Kami terus bergerak hingga ke daerah agar internalisasi HAM tidak hanya berhenti di pusat,” jelas Gusti Ayu.
Melalui kegiatan ini, BPSDM Hukum dan Kemenko Hukum HAM IMIPAS menegaskan komitmen bersama untuk membangun ASN yang profesional, inklusif, dan berdaya saing. Kolaborasi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama menuju Indonesia Emas 2045, dengan menjadikan HAM sebagai nilai utama dalam pelayanan publik dan kebijakan pemerintahan.
