Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum mencanangkan penguatan pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Pencanangan tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas serta Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum Tahun 2026 di Auditorium Pengayoman Pancasila, Selasa (20/01).
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas harus dimaknai sebagai titik tolak penguatan komitmen bersama seluruh jajaran. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi hanya dapat dicapai melalui sinergi dan konsistensi yang berkelanjutan. “Saya mengajak seluruh jajaran, teman-teman sekalian yang luar biasa, untuk menjadikan pencanangan hari ini sebagai titik tolak penguatan komitmen kita bersama, peningkatan sinergi, dan juga konsistensi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, cerdas, dan berdaya saing tinggi,” ujar Gusti Ayu.
Ia menambahkan, sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, BPSDM Hukum memiliki peran strategis untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan layanan publik.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris BPSDM Hukum Jusman menyampaikan bahwa kegiatan pencanangan ini bertujuan meneguhkan komitmen internal seluruh jajaran. Ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas membutuhkan kesamaan tekad dan keseriusan dari seluruh unsur organisasi. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk meneguhkan komitmen bersama seluruh jajaran BPSDM Hukum dalam pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani,” kata Jusman.
Sementara itu, Akhmad Hasmy, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PANRB, menekankan bahwa esensi Zona Integritas sesungguhnya sederhana, yakni adanya perbaikan kinerja dan layanan publik secara berkelanjutan. “Zona integritas itu sangat-sangat sederhana. Logikanya, kinerja tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya, dan kinerja tahun depan harus lebih baik dari tahun sekarang. Begitu juga layanan publik, hari ini harus lebih baik dari layanan tahun sebelumnya, dan ke depan harus terus meningkat,” ujarnya.
Melalui pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama ini, BPSDM Hukum berharap pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada pemenuhan indikator, tetapi benar-benar terimplementasi dalam budaya kerja sehari-hari, sehingga berdampak nyata pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Hadir pada kegiatan ini Para Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, Inspektur Wilayah I, Direktur Poltekpin, Para Kepala Balai Pelatihan Hukum beserta Pejabat Manajerial dan Non Manajerial BPSDM Hukum.
