Jakarta — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, bersama Pimti Pratama BPSDM Hukum menghadiri Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang dilangsungkan di Lapangan Kementerian Hukum, Selasa (20/05).
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra, yang dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.
Dalam sambutannya, Menteri Komdigi menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar memperingati tanggal bersejarah, tetapi merupakan momen penting untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan kebangkitan bangsa di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
"117 tahun lalu, bangsa ini memulai langkah perubahan melalui semangat berdikari yang dimotori oleh Budi Utomo. Hari ini, kita dituntut untuk melanjutkan semangat itu menghadapi tantangan seperti disrupsi teknologi, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita," ujar Menteri Meutya dalam sambutannya.
Beliau juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran berkomitmen pada kebangkitan yang bersahaja, berpihak, dan berkelanjutan, dengan menghadirkan program-program nyata seperti makan bergizi gratis untuk jutaan anak, layanan kesehatan gratis berbasis digital, penguatan pusat vokasi, serta perlindungan anak di ruang digital melalui PP TUNAS.
Kehadiran Pimti BPSDM Hukum dalam upacara ini mencerminkan komitmen BPSDM Hukum dalam mendukung semangat kebangkitan nasional melalui pengembangan kapasitas SDM hukum yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Momentum Harkitnas ini juga menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir upacara, semangat nasionalisme digaungkan bersama dalam lagu-lagu perjuangan, meneguhkan tekad untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan berdaulat. Upacara yang berlangsung dengan khidmat ini diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manjerial di lingkungan Kementerian Hukum.
