DEPOK, — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum menutup Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XII Tahun Anggaran 2026, Selasa (14/7). Penutupan yang dilaksanakan secara daring dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Eva Gantini, mewakili Kepala BPSDM Hukum. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi aparatur di bidang hukum guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Pelatihan yang telah Saudara ikuti bukan sekadar memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi sebagai Aparatur Sipil Negara. Lebih dari itu, pelatihan ini merupakan bagian dari investasi organisasi dalam membangun sumber daya manusia hukum yang profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum nasional," ujar Eva Gantini saat membacakan sambutan Kepala BPSDM Hukum.
Dalam sambutannya, Eva menegaskan bahwa Analis Hukum Ahli Pertama memiliki peran strategis dalam menghasilkan analisis, kajian, dan rekomendasi hukum yang berkualitas di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel. Kompetensi yang diperoleh selama pelatihan diharapkan mampu melahirkan solusi hukum yang objektif, berbasis data, serta memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Lebih lanjut, penguatan kapasitas Analis Hukum dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui penguatan ideologi Pancasila, pembangunan sumber daya manusia unggul, serta reformasi hukum dan birokrasi. Karena itu, setiap rekomendasi dan hasil analisis hukum diharapkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Sementara itu, Ketua Tim Penyelenggara, Deswati, melaporkan bahwa pelatihan berlangsung sejak 2 Juni hingga 14 Juli 2026 dengan metode pembelajaran jarak jauh dan diikuti oleh 30 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga. Seluruh kurikulum sebanyak 199 jam pelajaran telah diselesaikan, dan berdasarkan hasil evaluasi, seluruh peserta dinyatakan lulus, terdiri atas 29 peserta berpredikat Baik Sekali dan satu peserta berpredikat Memuaskan.
Deswati menambahkan bahwa berbagai masukan dari peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan berikutnya, terutama dalam pengembangan metode pembelajaran dan media ajar yang lebih interaktif. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen BPSDM Hukum untuk terus meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi aparatur agar semakin relevan dengan kebutuhan organisasi dan dinamika pelayanan publik.
Menutup sambutannya, Eva Gantini mengajak seluruh lulusan agar terus mengembangkan kapasitas dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, tantangan di bidang hukum akan terus berkembang sehingga dibutuhkan Analis Hukum yang profesional, berintegritas, dan mampu menghasilkan rekomendasi yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan hukum nasional, serta pelayanan kepada masyarakat.