Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum mematangkan kesiapan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui rapat arahan pimpinan yang dipimpin Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, di Guest House BPSDM Hukum, Selasa (21/4/2026). Penguatan dilakukan dengan menyelaraskan strategi, konsolidasi tim, serta percepatan pemenuhan indikator evaluasi.
“Kita harus sepakat satu mindset, satu visi, bahwa jika ingin mencapai WBBM maka tidak ada keraguan. Kalau kita yakin bisa, insyaallah bisa, dan tidak perlu menunda ketika kesiapan sudah ada,” ujar Gusti Ayu dalam arahannya.
Rapat diikuti oleh ketua dan anggota tim area perubahan, asesor penilaian mandiri reformasi birokrasi, serta seluruh tim pembangunan ZI. Dalam forum tersebut, pimpinan menekankan pentingnya soliditas lintas unit dan kejelasan peran setiap kelompok kerja dalam memastikan seluruh indikator penilaian terpenuhi secara optimal.
Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa koordinasi internal terus diperkuat untuk memastikan kesiapan teknis dan substansi menghadapi desk evaluasi. “Seluruh tim telah bergerak melakukan konsolidasi dan pembenahan, termasuk memastikan keselarasan data, dokumen, dan dukungan antarunit agar proses evaluasi berjalan optimal,” kata Jusman.
Menurut dia, capaian kinerja BPSDM Hukum dalam beberapa waktu terakhir menjadi modal kuat untuk melangkah ke tahap evaluasi nasional. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan tidak sekadar administratif, tetapi juga memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.
Selain penguatan substansi enam area perubahan, BPSDM Hukum juga mendorong penguatan identitas kelembagaan sebagai bagian dari strategi komunikasi publik. Hal ini antara lain melalui penyelarasan yel-yel, penguatan maskot institusi, serta integrasi berbagai platform layanan dalam satu ekosistem digital yang terpusat.
Langkah integrasi tersebut dinilai penting untuk memudahkan akses informasi, meningkatkan transparansi, serta menunjukkan kesiapan organisasi dalam memberikan layanan yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat. Seluruh inovasi yang telah berjalan akan dikonsolidasikan agar lebih terstruktur dan mudah diakses oleh publik maupun tim penilai.
Pimpinan juga menekankan bahwa proses menuju WBBM merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Karena itu, setiap unit diminta terus melakukan perbaikan, memperkuat kolaborasi, serta menjaga konsistensi kinerja.
Dengan langkah konsolidasi dan percepatan yang dilakukan, BPSDM Hukum optimistis dapat memenuhi seluruh indikator penilaian serta menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.