Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) menegaskan penguatan disiplin kerja, tata kelola organisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam apel pagi virtual yang digelar pada Jumat (22/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dan diikuti seluruh pegawai BPSDM Hukum serta jajaran Balai Pelatihan Hukum Batam, Balai Pelatihan Hukum Semarang, dan Balai Pelatihan Hukum Bitung secara daring.
“Nilai Zona Integritas yang telah dicapai harus dipertahankan melalui kerja nyata, disiplin, dan pelaksanaan tugas sesuai SOP serta SKP masing-masing. Seluruh kegiatan harus direncanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu,” ujar Gusti Ayu Putu Suwardani dalam amanatnya.
Dalam apel tersebut, seluruh unit kerja menyampaikan laporan kehadiran dan perkembangan pelaksanaan program kerja. Pimpinan BPSDM Hukum mengapresiasi capaian kinerja triwulan I yang dinilai menunjukkan progres signifikan, termasuk dalam aspek penyerapan anggaran dan penguatan tata kelola organisasi. Hasil evaluasi Zona Integritas yang mencapai nilai 90 juga disebut menjadi indikator positif atas upaya reformasi birokrasi yang terus dijalankan.Meski demikian, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan konsistensi pelaksanaan tugas di lapangan. Seluruh kegiatan diminta direncanakan secara matang sejak awal tahun melalui kalender kerja yang terukur guna meminimalkan revisi berulang serta memastikan efektivitas program kerja. Selain itu, pertanggungjawaban kegiatan juga diwajibkan diselesaikan paling lambat lima hari setelah pelaksanaan.
Penguatan tata kelola administrasi turut menjadi perhatian dalam apel tersebut, khususnya terkait penataan arsip. BPSDM Hukum akan melakukan penataan arsip secara terfokus dengan melibatkan seluruh arsiparis untuk memastikan dokumen organisasi tersusun rapi dan mudah diakses sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung efektivitas layanan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Di bidang transformasi digital, tim Prakom diarahkan mempercepat pengembangan aplikasi eKompetensiku dan fitur mobile kinerja BPSDM. Pengembangan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan kompetensi ASN yang lebih terintegrasi, adaptif, dan mudah diakses oleh pegawai di seluruh satuan kerja.
Selain penguatan internal, BPSDM Hukum juga mendorong komunikasi publik secara lebih masif terhadap sejumlah program unggulan, yakni Kampus Pengayoman Pancasila, Seat In Virtual TOF KUHP, serta Community of Practice dan Community of Interest. Program-program tersebut dinilai memiliki dampak strategis dalam memperluas akses pembelajaran, penguatan wawasan kebangsaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum di Indonesia.
Pada kesempatan itu, pimpinan juga menekankan pentingnya disiplin dan integritas pegawai. Setiap persoalan kepegawaian diminta segera ditindaklanjuti secara profesional agar tidak mengganggu kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan internal, BPSDM Hukum menargetkan terciptanya budaya kerja yang semakin responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.