Depok — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan overview dalam pembukaan Training of Facilitators (ToF) Implementasi KUHP Angkatan II yang diselenggarakan di Guest House BPSDM Hukum.
Dalam paparannya, Gusti Ayu menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan hukum di lingkungan Kementerian Hukum. Ia menyebut bahwa pembentukan Kampus Pengayoman Pancasila merupakan langkah konkret untuk menjadikan Pancasila sebagai jiwa dalam pengembangan aparatur hukum Indonesia.
"Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku seluruh ASN di lingkungan Kemenkumham," ujar Gusti Ayu.
Lebih lanjut, ia menggaris bawahi bahwa pembinaan ideologi Pancasila merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan kompetensi ASN. Hal ini sejalan dengan berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Permenkumham Nomor 1 Tahun 2024 yang menegaskan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dalam kerangka nilai kebangsaan.
ToF Angkatan II ini menjadi forum strategis untuk membekali para fasilitator hukum dengan pemahaman mendalam mengenai implementasi KUHP terbaru, sembari menanamkan nilai-nilai luhur bangsa melalui pendekatan corporate university yang diadopsi BPSDM Hukum.
“Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya mencetak ASN yang profesional secara teknis, tetapi juga kuat dalam etika dan nilai-nilai kebangsaan,” jelasnya.
Pelatihan ini juga merespons tantangan global menuju Indonesia Emas 2045, di mana sepuluh megatren dunia — termasuk transformasi teknologi, demografi, hingga krisis iklim — menjadi konteks penting dalam membangun karakter ASN yang adaptif dan berintegritas.
Dengan pelatihan ini, BPSDM Hukum berharap hadirnya ASN yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menjunjung tinggi Pancasila sebagai jiwa pengayom bangsa.
